Persoalan Anggaran Hambat Pembangunan Bendungan

MAKASSAR, BKM –Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan – Jeneberang, Teuku Iskandar melaporkan progres pembangunan sejumlah bendungan di Sulawesi Selatan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.
Teuku Iskandar didampingi Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulsel, Andi Dharmawan Bintang.
Dalam laporannya, Iskandar menyampaikan, saat ini sedang dibangun beberapa bendungan. Diantaranya Bandungan Passeloreng di Wajo, Pamukkulu di Takalar, Karaloe di Jeneponto, dan Bendungan Baliase di Luwu Utara.
Hingga 4 Mei, progres fisik proyek yang berada di bawah lingkungan BBWS Pompengan Jeneberang 34,42 persen. Sementara keuangan 35,97 persen. Total nilai kontrak sebesar Rp4,8 triliun. Sedangkan terhadap pagu 2018 realisasi fisik 21,79 persen dan keuangan 26,76 persen.
Bagi Soni Sumarsono, koordinasi ini penting agar semua proyek strategis ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.
“Ini adalah unit pusat Kementerian PU yang bekerja di Sulsel melaporkan perkembangan beberapa proyek strategis nasional yang masuk agenda proyek Presiden Jokowi dan Wapres JK,” kata Sumarsono.
Kewajiban instansi vertikal yang ada di daerah harus berkoordinasi dengan gubernur sebagai kepala daerah. Termasuk dengan proyek lainnya, seperti kereta api, bandara dan proyek kementerian lainnya.
“Berkoordinasi dengan gubernur penting, karena satu lembar daun jatuh pun itu gubernur harus mengetahui. Saya kira prinsipnya seperti itu. Kita menghargai koordinasi semacam ini, untuk memastikan bahwa dari PU yang ada di Sulsel siap memperoleh saran dan pendapat,” sebutnya.
Dari pertemuan tersebut Sumarsono meminta (BBWS) Pompengan – Jeneberang untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Koordinasi antara pusat dan daerah.
Hal selanjutnya, yang disampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembangunan waduk dan bendung ini adalah persoalan pendanaan.
“Kendala mereka justru malah kekurangan uang karena proyek kegiatan itu cepat dilakukan,” ujarnya.
Ini karena APBN transfernya yang agak lambat, namun bagi Sumarsono daya serap dan realisasinya cepat.
“Cepat sekali, profesional bekerja, dan targetnya ada di tahun 2019 umumnya, sebagain tahun 2020 selesai. Tetapi tahun 2019 memang nampaknya belum ada yang bisa diresmikan dari segi bendungan,” ujarnya.
Dia kemudian memuji potensi yang dimiliki Kabupaten Jeneponto yang memperoleh manfaat dari beberapa pembangunan proyek nasional.
Sebelumnya, Jeneponto adalah daerah kering, dengan adanya bendungan Karangloe diharapkan menjadi daerah, yang luar biasa. Ke depan menjadi daerah prospek, karena suplai airnya cukup, daerah ini juga memiliki energinya berlebih, termasuk karena ada pembangkit listrik tenaga bayu.
Presiden Jokowi sendiri menginginkan agar daerah yang kesulitan air untuk dibangun bendungan dan irigasi. Karena memiliki manfaat terutama produktivitas di bidang pertanian.
“Banyak daerah karena problem daerah kritis dibeberapa daerah mengakibatkan produktivitas kurang dan rakyat miskin karena kekurangan air. Saya kira karena hal itu, tentu sebagai gubernur kita menyambut baik kedatangan mereka,” pungkasnya.(rhm)