Dewan Tegaskan Dinsos Buka Posko Penertiban Anjal

MAKASSAR, BKM–Fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis (anjal dan gepeng) terus menjadi momok di kota besar seperti Kota Makassar.Hidup di garis kemiskinan ditengarai jadi penyebab merebaknya anjal dan gepeng.
Apalagi, Kota Makassar merupakan tujuan anjal dan gepeng dari luar daerah. Datang karena tergiur besarnya potensi penghasilan. Kondisi tersebut, ungkap dia, bakal semakin parah jelang Ramadan. Jumlahnya bisa berlipat.
Olehnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta ketegasan dari Dinas Sosial Kota Makassar untuk turun mengantisipasi melonjaknya jumlah anjal dan gepeng di saat Ramadan dan Idul Fitri.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Fatmawati Wahyuddin mengatakan, kurangnya penanganan langsung dari Dinas Sosial Makassar menyebabkan anjal dan gepeng menjadi tumbuh subur. Belum lagi, koordinasi dari tiga sektor yaitu pihak Dinas Sosial ke Satpol PP dan pihak kecamatan dalam hal ini tim jaga kota yang belum berjalan baik.
“Antisipasinya ini tidak hanya saat ramadan saja, karena sebelum masuk bulan ramadan sudah banyak sekali kita temui anjal dan gepeng. Pihak pemkotpun sudah tahu hal ini, tapi faktanya dibiarkan saja padahal itu semua harus ditertibkan,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Jumat (11/5).
Lanjut Legislator Fraksi Demokrat ini menuturkan, program dari dinas sosial saat bulan ramadan ialah bagaimana menyediakan posko untuk mengantisipasi pendatang yang masuk ke Kota Makassar hanya untuk menjadi gepeng dan anjal.
“Sebenarnya kita sudah tanyakan itu ke Dinas Sosial minggu lalu, hanya saja katanya mereka kewalahan dengan SDM yang ada. Ditambah koordinasi pihak kecamatan dengan dinsos tidak berjalan dengan baik, karena ternyata kecamatan juga memiliki tim jaga kota yang bisa membantu menertibkan tidak hanya untuk gepeng dan anjal, melainkan pedagang liar,” jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Makasssar, Andi Vivin Sukmasari, juga mengaku sangat heran dengan koordinasi di lingkup pemerintah kota yang sangat buruk, Seperti halnya penertiban dan antisipasi anjal dan gepeng yang saling lempar tanggung jawab dan wewenang.
“Tidak bisa dinsos salahkan kecamatan ataupun Satpol PP, semua harus saling koordinasi apalagi setiap tahun gepeng anjal makin banyak, hingga usia di bawah umur jadi pengamen, minta-minta hingga pencopet,” bebernya.(ita)