MAKASSAR, BKM– Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono meminta pedagang yang berada di lapak sementara segera direlokasi masuk ke dalam Pasar Sentral atau New Makassar Mall.
Penegasan itu disampaikan Soni ketika menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada apel pagi lingkup Pemerintah Kota Makassar yang berlangsung di halaman kantor Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Senin (14/5).
Menurutnya, relokasi pedagang yang masih berjualan di lapak sementara dan mengambil ruas jalan segera diselesaikan. Pedagang harus segera direlokasi ke dalam gedung apalagi jelang bulan suci ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ppersoalan ini-pun harus diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah kota.
“Dimensinya memberikan manfaat terutama pedagang, dan di sisi lain tidak merugikan pengembang dan terakhir menguntungkan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga, dihadapan peserta upacara di apel pagi, Soni berpesan kepada ASN untuk patuh serta loyal kepada pimpinannya. Mengikuti arahan pimpinan agar pemerintahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Semua program-program Pemerintah Kota Makassar harus berjalan dengan baik walaupun dibawah kendali Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal.
“Semua proyek dan pelayanan publik harus jalan dengan baik, dan gaji harus berjalan. Harus berjalan sesuai yang telah dijadwalkan,” terangnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Kota Makassar, Muh Yasir, mengatakan, upaya relokasi masih terus dilakukan pemerintah kota dengan melakukan pendekatan kepada pedagang-pedagang di luar gedung NMM. Ketika titik temu telah didapat, maka relokasi segera dilaksanakan.
Untuk waktunya sendiri, pemerintah kota tidak ingin lagi memberikan target waktu. Cukup dengan harapan agar relolasi dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Kalaupun bisa, dilakukan sebelum ramadan.
“Ini sementara kita berupaya membangun komunikasi ke semua pihak mencari titik temu dan pendekatan semua pihak. Kalau saran dari pedagang semua menginginkan kemudahan untuk masuk menempati gedung baru NMM,” sebut Yasir di kantor Balai Kota Makassar.
Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan relokasi dimana banyaknya pedagang baru menempati tempat pengungsian di luar gedung setelah terjadi kebakaran. Itu diketahui dengan bukti-bukti berupa sertifikat dan kempemilikan kios atau losd di dalam gedung.
“Di tempat pengungsian ada pedagang bersertifikat dan ada juga pedagang kaki lima sudah menempati tempat pengungsian sebelum Pasar Sentral terbakar termasuk pedagang menempati tempat pengungsian setelah di mana pasar sudah terbakar. Inilah yang kita mau cari jalan keluarnya apalagi jumlahnya banyak,” akunya.
Apakah relokasi pedagang masuk ke dalam gedung NMM bisa dilakukan sebelum ramadan atau setelah lebaran?, Yasir kembali menegaskan diupayakan relokasi dilakukan secepat mungkin.
Terpisah, Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, memastikan, relokasi pedagang di Pasar Sentral tidak ada kaitannya dengan pesanan atau permintaan pihak-pihak tertentu. Lambannya relokasi pedagang karena ingin menyeimbangkan strategis, kepentingan sosial budaya, dan kepentingan investasi.
“Relokasi pedagang kami mau secara parsial dan semua kepentingan harus seimbang. Jadi relokasi tidak ada tekanan dari salah satu pihak,” tegasnya.
Semua kepentingan tambah Ical akan terakomodasi tuk semua pihak berkepentingan. Meskipun pada akhirnya sikap dan kebijakan yang diambil nantinya akan dibuat sebagian tidak puas.
“Kita rencana melaporkan ke Wapres termasuk ke Sekda Provinsi Sulsel, agar beliau tahu betul kondisinya yang sebenarnya ini ketika tidak ada lagi pihak yang ingin bertemu dalam menemukan titik dan jalan keluar atas polemik yang ada,” tutupnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rudi Pieter Goni menegaskan, seharusnya pedagang sudah bisa beraktivitas dengan baik di dalam lokasi baru yang telah selesai dibangun. Namun karena masih ada persoalan terkait harga lods dan kios, membuat hal itu tertunda.
Menurut Rudi, ada dua solusi yang bisa diambil dalam memecahkan kebuntuan dalam persoalan Pasar Sentral. Yakni duduk bersama memecahkan persoalan tersebut, atau solusi ekstrem, yakni menghentikan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan pengembang PT MTIR (Melati Tunggal Inti Raya) dengan cara ganti rugi.
Bahkan, ia meminta koleganya Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta dan Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal untuk bersama-sama menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan Pasar Sentral, yang sudah bertahun-tahun belum juga bisa dituntaslan.
“Pak Aru dan Deng Ical bisa menjadi penengah dalam menuntaskan polemik Pasar Sentral. Keduanya bisa duduk bersama dengan John Tidore, asosiasi pedagang, DPRD, Pemkot Makassar untuk mencari solusi terbaik,” tegas Rudi saat bertandang ke redaksi BKM.
Jika persoalan tersebut belum bisa selesai dengan duduk bersama, lanjut RPG, Pemkot Makassar bisa menggunakan cara ekstrem, yakni menghentikan kerja sama dengan pihak pengembang dan mengganti seluruh kerugian yang yang dialami pengembang saat membangun New Makassar Mal.
“Pemkot bisa mengajukan gugatan ke PTUN untuk menghentikan kerja sama dengan pihak pengembang. Tapi ini cara ekstrem. Saya masih berharap ada solusi tepat agar pedagang sudah bisa menempati Pasar Sentral di saat bulan ramadan ini,” ujar Rudi.(arf)