Pemkot Jamin Pemotongan Gaji Honorer Aman

MAKASSAR, BKM– Pemotongan gaji pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota Makassar setiap bulan sebesar Rp150 ribu dipastikan aman tanpa ada rekayasa ataupun permainan dilakukan. Di mana pemotongan gaji tiap bulan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) telah masuk dan dijelaskan dalam rapat anggaran bersama anggota DPRD Makassar.
Dalam rapat pembahasan anggaran tersebut tidak hanya menjelaskan usulan penambahan gaji bagi pegawai honorer Rp550 ribu menjadi Rp1 juta, tetapi dalam rapat itu juga membahas pemotongan gaji pegawai untuk JHT dan itu telah disepakati atau disetujui.
“Pemotongan gaji pegawai honorer sebesar Rp150 ribu itu jelas memiliki dasar. Tidak berani kalau tidak punya dasar, di mana pada saat pembahasan anggaran kenaikan gaji pegawai honorer di DPRD Makassar juga dijelaskan ke dewan termasuk pemotongan gaji untuk JHT. Sehingga sudah jelas,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar Abdul Rasyid, Rabu (23/5).
Lagian tambah Rasyid, pemotongan gaji sebesar Rp150 ribu setiap bulan untuk kebaikan pegawai honorer yang bekerja di Pemerintah Kota Makassar. Selain terjamin kesehatannya oleh BPJS ketika mendapat musibah atau kecelakaan kerja, pegawai yang masa kerjanya sudah selesai juga mendapatkan uang pesangon. Namun dengan masa waktu kerja ditentukan.
“Pemkot sudah bekerjasama dengan BPJS terkait JHT pegawai honor jadi sudah jelas. Kalaupun ada pegawai yang berhenti bekerja mereka mendapat uang pesangon dari itu. Jadi ini sangat bermanfaat bagi para pegawai,” jelasnya.
Adapun bukti pembayaran atau pemotongan gaji pegawai untuk JHT tercatat di bagian keuangan masing-masing di SKPD pegawai honorer bernaung. Dan OPD secara aktif melaporkan setoran pegawai ke BPJS. Adapun kartu – kartu milik pegawai dari BPJS dijanjikan dikeluarkan di bulan ini.
“Semua bukti pemotongan atau penyetoran gaji pegawai untuk JHT sudah dipegang bagian keuangan di masing- masing OPD dan BPJS berjanji mengeluarkan kartu di bulan ini untuk kemudian diberikan ke pegawai,” pungkasnya. (arf)