Reses Dewan, Infrastruktur Masih Jadi PR

MAKASSAR,BKM– Memasuki hari ketiga Reses Masa Persidangan Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, sejumlah anggota dewan menerima keluhan terkait pembangunan infrastruktur.
Seperti di daerah pemilihan (Dapil) III (Biringkanaya dan Tamalanrea), Iqbal Djalil menerima keluhan terkait pembangunan drainase, terutama di Kecamatan Biringkanaya. Seperti di Jalan Goa Ria, Pajjaiyyang, Tol Sutami, dan Paccerakkang.”Saya mendapat banyak keluhan terkait infrastruktur, terutama soal drainase. Seperti di Kecamatan Biringkanaya masalah drainasenya belum beres,” ungkapnya saat reses, Rabu (23/5).
Selain soal drainase, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menerima aspirasi terkait penataan Pasar Mandai, Jalan Perintis Kemerdekaan. Sejumlah pedagang pasar tersebut, ungkapnya, mengambil bahu jalan untuk berjualan. Akibatnya, kerap terjadi kemacetan jika pengunjung pasar ramai.
“Ini yang kita mau koordinasikan dengan PD Pasar untuk ditata. Jangan sampai berjualan sampai di tengah jalan,” kata Wakil Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Sementara, anggota DPRD Kota Makassar, Shinta Mashita Molina melakukan reses ke-III masa persidangan ke tiga tahun sidang 2017/2018 di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate dan di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang pada 21-22 Mei 2018.
Di Kelurahan Bongaya, Legislator Fraksi Hanura itu mendapat keluhan yang berfokus pada infrastruktur, seperti adanya pagar masyarakat yang melanggar roiling jalan dan rumah pos yang mengakibatkan jalanan di Jalan Baji Gau 2 itu menjadi sempit.”Jadi warga meminta kepada saya untuk menyampaikan ke dinas terkait untuk menertibkan yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari mereka,” ujarnya.
Sementara, di Jalan Baji Gau 1, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Shinta mendapat keluhan soal drainase yang tidak terintegrasi sehingga kerap banjir. “Setiap hujan sedikit, pasti banjir. Disini ada dua fasilitas umum (fasum) ada SD Sambung Jawa dan Masjid, setiap hujan pasti kebanjiran. Hampir 9 tahun saya di DPRD Makassar dan sampai saat ini belum ada reasliasai dari Dinas Pekerjaan Umum,”ucap anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini.
Legislator Partai Hanura ini menemukan jika beberapa faktor yang menyebabkan daerah tersebut rawan banjir karena drainase yang tersumbat oleh material pembangunan perumahan di Jalan Baji Gau Kel Karanganyar. Selain itu, ada pabrik tahu tempe yang membuang langsung limbahnya ke drainase yang mengarah ke pemukiman warga.
“Itulah permasalahannya selama ini, Olehnya itu saya akan terus meminta kepada Dinas PU terkait hal tersebut dan saya berharap ada juga koordinasi antara lurah Mappakasunggu dan Karanganyar untuk membicarakan hal ini agar bisa teratasi dengan baik,” tutupnya.(ita)