TAKALAR, BKM — Aktivis anti korupsi di Takalar menyebut adanya bargaining politik yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Takalar pada Bupati Takalar Syamsari Kitta.
Tudingan itu terbersit setelah anggota DPRD Takalar kembali menyoroti keberadaan Perusda Panrannuangku atas sejumlah kegaduhan ditengah masyarakat, seperti pungutan retribusi dan pembongkaran lapak pedagang pasar sentral.
“Sangat disayangkan dalam rapat paripurna persoalan perusda menjadi topik, padahal rapat RPJMD digelar untuk menentukan pembangunan selama 5 Tahun kedepan didaerah ini, Kami khawatir dengan disorotnya perusda ada bargaining yang diinginkan anggota Dewan untuk merebut kembali pokok pikirannya disejumlah OPD,” Kata H Imran Tola, Rabu (30/5).
Imran menambahkan kasus Perusda yang mengemuka selama ini, tidak elegan dibawa keranah rapat paripurna. Dimana, Imran memandang sorotan terhadap eksistensi perusda hanya sebuah upaya mencari nilai tukar DPRD di mata eksekutif.
“Saat ini program Pokir tengah dalam sorotan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, Jangan-jangan DPRD berupaya mencari bargaining untuk dapat lagi pokir yang dititip pada beberapa OPD yang jumlahnya mencapai sekitar Rp27 milar,” beber Imran. (Ari Irawan)