MAKASSAR, BKM– Terus menerus merugi selama beroperasi, Bus Rapid Transit atau BRT butuh subsidi yang cukup besar agar bisa tetap eksis melayani penumpang yang jumlahnya masih sedikit.
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar Dirjen Perhubungan Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp5,688 miliar ke pemerintah pusat.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf menjelaskan, untuk subsidi angkutan perkotaan, pihaknya mengusulkan subsidi senilai Rp5,688 miliar untuk tiga koridor. Usulan subsidi itu direncanakan untuk penganggaran di APBN Tahun 2019.
Secara umum, kata Benny, pemerintah pusat bakal menyediakan anggaran triliunan rupiah sebagai upaya revitalisasi angkutan umum perkotaan. Rencana ini diakui sebagai upaya serius pemerintah dalam mendorong agar angkutan umum menjadi semakin baik.
“Program pemerintah pusat terkait revitalisasi angkutan umum di Indonesia Kemenhub mengusulkan Rp1,8 triliun dan ini akan dibahas dengan Kemenkeu,” ungkap dia, kepada wartawan akhir pekan lalu.
Dengan anggaran sebesar itu, Benny berharap pemerintah daerah menyiapkan skema sistem pelayanan angkutan umum yang berbasis pada angjutan massal. Pasalnya, semakin tahun pelayanan angkutan massal diakuinya memang merosot tajam.
“Keberadaan BRT kami melihat bahwa ada memang kekhawatiran terus merugi selama dioperasikan. Sehingga kami mengkomunikasikan kepada pihak Damri agar kami masuk ke skema subisidi angkutan perintis,” tuturnya.
Rencana ini sudah dikoordinasikan langsung ke pemerintah pusat. Pihak BPTD Wilayah XIX Sulselbar yang mengusulkan subsidi tersebut mendapat lampu hijau. Anggarannya disiapkan terealisasi tahun 2019 mendatang.
Dia menegaskan, angkutan perkotaan seperti BRT memang harus disubsidi. Sembari menunggu pencairan subsidi tersebut, pemerintah daerah harus bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan penatakelolaan terhadap pelayanan BRT.
“Kalau angkutan perkotaan tidak disubsidi, itu mustahil bisa berjalan dengan baik. Dan itu sudah banyak contoh. Di Jakarta, bahkan sekitar Rp3 triliun per tahun untuk mensubsidi BRT,” kata Benny membandingkan.
BRT dalam operasionalnya, lanjut Benny, juga perlu melihat dan mengevaluasi lintasan-lintasan yang dilayani BRT. Harus ada re-roueting atau peninjauan kembali terhadap jalur lintasan.
“Jangan sampai lintasan yang ditetapkan tidak berpotensi sehingga masyarakat enggan menaiki itu. Kalau itu terjadi subsidi, ini juga mubazir,” pungkas dia.
Karena itu, skema pelayanan harus bisa ditata dengan baik dan dibicarakan secara bersama-sama. Pemberian subsidi tidak akan cukup, tanpa sinergi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan angkutan massal sesuai standar.
“Yang menjadi tantangan kita kedepan adalah menghadirkan angkutan umum yang berpihak kepada masyarakat. Dalam artian kenyamanan harus memenuhi standar. Kalau kita bikin angkutan umum kita tidak punya AC, panas, waktu datangnya tidak tepat, orang mana mau naik?” jelas Benny.
Sebelumnya, General Manager Perum Damri Makassar, Ilyas Hariyanto berharap baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, bersama-sama mendukung kehadiran BRT. Mengatasi kerugian BRT agar kedepan bisa beroperasi maksimal, butuh subsidi dari pemerintah daerah.
“Kita bahkan sudah mengajukan berkali-kali subsidi angkutan perkotaan. Pemerintah provinsi belum ada respon. Kalau koordinasi, kita sudah seringkali bahkan disosialisasikan juga sering untuk penggunaan BRT, baik di kampus, dan tempat lainnya,” terang dia. (rhm)