PAREPARE, BKM — Beragam cara dilakukan Paslon untuk mendulang suara jelang pemilihan. Salah satu yang rawan dimanfaatkan dan dipolitisir, adalah penyaluran bantuan, zakat, infaq dan sedekah lewat lembaga sosial.
“Sejak awal Bawaslu sudah mewanti-wanti. Karena Pilkada beririsan waktu dengan Ramadan, sehingga pemberian dari lembaga sosial rawan jadi modus. Apalagi jika lembaga melibatkan pihak yang punya kepentingan politis, “ujar Ketua Pospera Parepare, Syaharuddin.
Dia berharap, lembaga sosial termasuk yang bekerja menyalurkan zakat infaq sedekah menjaga independensi dan maruah lembaganya. “Jika memilih ikut arus politik dengan memanfaatkan lembaga, pertanggungjawabannya berat. Bukan hanya didunia, tapi juga diakhirat. Ingat barang itu adalah amanat dan hak umat. Tidak boleh ada unsur politik baik disengaja maupun tidak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat membayarkan zakat dan menyalurkan infaq serta sedekahnya lewat lembaga resmi yang independend an tidak ada kepentingan politik.
“Kalau lembaga penyalur itu sudah diindikasi politis, sebaiknya jangan salurkan zakat infaq sedekah disana. Cari lembaga lain yang lebih amanah,” ujarnya.
Sebelumnya, muncul sorotan terhadap aktifitas salah satu lembaga zakat di Parepare karena melibatkan istri paslon. Sekretaris Perindo Kota Parepare, Abdul Aziz Said meminta Panwaslu bersikap atas hal tersebut.
“Ujungnya, kredibilitas lembaga penyalur itu dipertanyakan. Karena warga kecewa, sumbangan yang seharusnya bebas unsur politik justru malah dipolitisasi,” tandas Awaluddin. Ketua RT Ujung Lare. (smr)