TAKALAR, BKM — Kemesraan dan instrumen kebersamaan yang disuguhkan Syamsari Kitta – H Achmad Se’re saat pilkada 2017 lalu yang bertujuan meraih simpatik menuju kursi pemerintahan di Takalar mulai tak sejalan lantaran keputusan dan kebijakan yang tak seirama.
Bukti dan realita tak sejalannya lagi SK – HD dalam menapaki roda pemerintahan satu persatu mulai mencuat kepermukaan diantaranya, tidak adanya persepsi pelaksanaan Pilkades serentak di tahun 2018 dan tidak dilibatkannya Wakil Bupati Takalar dalam penempatan pejabat (mutasi).
“Sangat disayangkan memang, Bupati dan wakil Bupati berbeda pendapat soal pelaksanaan Pilkades serentak, Wabup mengatakan pilkades harus dilaksanakan Tahun ini sedangkan Bupati maunya pilkades serentak dilaksanakan tahun 2019,” Kata Hasbullah Bali anggota DPRD Takalar, beberapa waktu lalu.
Menyikapi riak pecah kongsi SK – HD, Ketua lembaga pemerhati masyarakat Indonesia (LPMI) Kabupaten Takalar, Aristo Syafar mengungkapkan bahwa Pemimpin itu panutan bagi masyarakatnya, jadi idealnya Bupati dan Wakil Bupati Takalar sebagai pemimpin masyarakat Kabupaten Takalar harus tetap tampil bersinergi di hadapan publik karena marwah serta etika pemerintahan terletak pada simbol yang melekat didada mereka berdua.
“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau Bupati dan wakil Bupati tak seirama lagi menjalankan roda pemerintahan, sebagai masyarakat Takalar, tentu Kami sangat menyayangkan hal tersebut karena sangat tidak elegan,” Kata Aristo Syafar, Jumat (22/6/2018).
Aristo Syafar, menambahkan bahwa seharusnya saat ini SK – HD lebih bersinergi dan fokus mengerjakan 22 program unggulan, dimana menurut Aristo Syafar 22 program unggulan tersebut harus ditunaikan kepada masyarakat karena itu menjadi tanggungjawab moral SK – HD. (Ari Irawan).