BARRU, BKM — Agenda Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Barru yang rencana merampungkan hasil kerjanya di periode Juni 2018 dipastikan molor menyusul belum terbitnya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Padahal surat permohonan ke Kementerian Hukum telah diajukan Panlih pekan lalu. Belum turunnya rekomendasi Kemenhumham diakui salah seorang anggota Panlih DPRD Barru, Saharuddin Sunre saat dihubungi, Selasa (3/7) di Kantor DPRD Barru.
Legislator PPP ini menjelaskan jika hambatan surat rekomendasi itu belum turun karena diperkirakan, surat dari Panlih masuk disaat baru saja masa liburan.
Panlih sendiri tidak bisa bekerja secara maraton tanpa rekomendasi itu. Surat Kemenkumham menjadi kunci, bisa tidaknya Panlih bekerja untuk pendaftaran Cawabup Barru.
“Jika surat ini turun, maka Panlih akan mengajukan ke Parpol pengusung untuk segera membuka penjaringan Cawabup. Jadi Cawabup nanti itu mendaftar pada empat parpol pengusung yang telah direkomendasi KPU. Namun proses verifikasinya tetap dilakukan Panlih di DPRD, ” tukas Saharuddin. (udi/C)