TAKALAR, BKM — Belum adanya titik kesepakatan harga pembebasan lahan antara warga Desa Kale Ko’mara dengan tim aprisal, mengakibatkan gejolak penolakan pembangunan bendungan Pammu’kulu kembali mencuat.
Hal tersebut terlihat saat ratusan warga dari Desa Kale Ko’mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara didampingi sejumlah aktivitas mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi kembali menggelar aksi unjuk rasa mendesak Badan Pertanahan Negara (BPN) Takalar menganulir hasil musyawarah harga pembahasan lahan yang hanya mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000 per meter.
”Kami meminta agar hasil musyawarah harga pembebasan lahan yang digelar akhir bulan lalu segera dianulir. Karena harga tersebut sangat tidak berperikemanusiaan,” kata Muallim, jendral lapangan aksi, Senin (9/7).
Selain mendesak agar harga pembebasan lahan Bendungan Pammukulu yang telah dimusyawarahkan segera dianulir, mahasiswa juga meminta kepala BPN Takalar dicopot dari jabatannya.
Karena keberadaannya sebagai tim aprisal tidak memberi rasa keadilan terhadap masyarakat korban pembangunan Bendungan Pammu’kulu yang terletak di Desa Kale Ko’mara.
”Kepala BPN Takalar harus segera dicopot dari jabatannya. Dimana, harga yang ditawarkan melalui musyawarah jauh dari keadilan. Sehingga masyarakat menolak dengan keras pembangunan Bendungan Pammu’kulu,” kata Muhammad Ridwan Tate, jendral lapangan aksi lainnya.
Aksi unjukrasa yang diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak pengamanan terus berlanjut, saat legislator PPP Makmur Mustakim juga tampil berorasi meminta agar harga pembebasan lahan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Ko’mara dan Desa Kale Ko’mara.
”Harga pembebasan lahan yang telah dimusyawarahkan sangat tidak manusiawi. Olehnya itu, kami meminta BPN Takalar segera memberikan solusi untuk masyarakat sehingga kesenjangan sosial tidak terjadi,” kata Makmur Mustakim. (ira/mir/c)
Warga Tetap Tolak Pembangunan Bendungan Pammu’kulu
