Ketua PGRI Prof Wasir Digoyang

MAKASSAR, BKM — Kursi kepemimpinan Ketua PGRI Sulsel Prof Wasir Talib digoyang. Terjadi perdebatan sengit pada rapat koordinasi PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gedung LPMP, Kamis (12/7), lalu.
Mayoritas pengurus kabupaten/kota mendesak Prof Wasir mundur karena dinilai gagal semenjak menahkodai organisasi para guru di Sulsel tersebut. Mereka juga meminta penggantian pengurus secara total karena tidak lagi mampu menciptakan kondusifitas dalam organisasi.
Sebanyak 17 pengurus kabupaten/kota bahkan membuat surat pernyataan aspirasi yang di dalamnya mengungkapkan berbagai permasalahan di tubuh PGRI sejak dipimpin guru besar Universitas Negeri Makassar tersebut.
Terdapat lima masalah yang dihadapi kepengurusan PGRI periode 2015-2019 sebagaimana yang dituangkan dalam surat aspirasi tersebut.
Kelima masalah tersebut yaitu disharmoni antara sesama pengurus PGRI Sulsel dan dengan pengurus kab/kota. Dinilai tidak serius memperjuangkan kesejahteraan guru dan tidak transparan dalam pengelolaan dana organisasi. Kurang inovatif menyusun dan melaksanakan program yang bersentuhan dengan profesionalisme guru. Serta kurang serius memberi perlindungan hukum kepada guru.
“Malah yang menonjol justru organisasi guru di luar PGRI. Padahal semua guru selalu dimintai iuran untuk operasional pengurus dan organisasi,” ungkap Ketua PGRI Bantaeng, Syafruddin, S.Pd. MM yang juga ikut menandatangani langsung surat pernyataan desakan mundur Ketua PGRI Sulsel.
Ketua PGRI Luwu Timur Nursalam, S.Pd. MSi, juga mengungkapkan kekeceawaan terhadap Prof Wasir Cs. Nursalam mengungkapkan pada hajatan Porseni PGRI Sulsel di Lutim beberapa waktu lalu, Pengurus PGRI Provinsi terkesan lari dari tanggung jawab.
“Pengurus (PGRI) Sulsel membiarkan pengurus PGRI kabupaten dan panitia lokal terlilit utang dan menyelesaikannya sendiri. Padahal itu kegiatan provinsi,” ungkap Nursalam kesal.
Bahkan, tambahnya lagi, pengurus kabupaten/kota mensinyalir terjadi penggelapan dana terhadap iuran anggota yang peruntukannya tidak jelas. Juga disinyalir kepengurusan tidak memiliki rekening giro sebagaimana organisasi profesinal lainnya.
Ketua PGRI Selayar Drs Mustakim KR, M.Pd yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selayar juga terang-terangan menyebut Prof Wasir dkk tidak profesional dalam menjalankan organisasi yang menghimpun ribuan guru di Sulsel tersebut.
Dari 17 pengurus kabupaten yang telah menandatangani surat pernyataan, pengurus kabupaten yang paling getol menyuarakan perombakan kepengurusan dan pergantian Prof Wasir adalah Bantaeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Gowa, Takalar, Soppeng, Selayar, Tana Toraja, dan Pinrang. (rhm)