BULUKUMBA, BKM — Rapat Koordinasi Pemprov Sulsel kali ini berbeda dengan Rakor sebelumnya. Kali ini, Pemprov mengundang Bupati Bulukumba, Kajari dan Kapolres se Sulsel serta menghadirkan Irjen Kemendagri, Kajati SulSelbar, Polda Sulsel, Kabag. Reskrim Mabes Polri, Kepala BPK dan BPKP Wilaha Sulsel.
Rakor dilaksanakan Senin (16/7) di Hotel Claro Makassar dan dibuka Pj Sekprov Sulsel Tautoto Taranggina dirangkai Penandatanganan Kerjasama antara Pemkab dengan Kejari dan Polres tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat.
Kepala Inspektorat Provinsi Sulsel H Lutfi Nasir selaku penanggungjawab acara menyampaikan kegiatan ini merupakan amanat dari PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Hal ini bertujuan memperkuat sinergitas kerjasama dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Peran APIP harus lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian internal serta bersinergi dengan aparat penegak hukum khususnya pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.
“Gubernur berharap perjanjian kerjasama yang telah diteken segera diimplementasikan dalam wilayah kerja masing-masing, sehingga terjadi kesepahaman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”ujar Tautoto dalam sambutannya.
Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengatakan Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Sulsel, Kajati dan Kapolda atas komitmennya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini. (min)