Danny Akui Kinerja SKPD Semakin Menurun

MAKASSAR, BKM– Tidak hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang mengeluhkan kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar semakin menurun, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, juga merasakan hal yang sama.
Bahkan Danny sapaan akrab wali kota turut menyayangkan kinerja SKPD yang tidak menindaklanjuti laporan masyarakat, hingga tidak ditangani dengan baik.
“Memang kalau diteliti dengan baik keluhan masyarakat masih menjadi persoalan yang sama di tahun sebelumnya. Ini perlu berbasis kelurahan dan kecamatan,” ujar Danny saat melanjawab pertanyaan dewan pada rapat paripurna di DPRD Makassar, Selasa (17/7).
Olehnya itu, Danny menegaskan, akan melakukan evaluasi terhadap SKPD bahkan mengganti pimpinan SKPD jika menunjukkan kinerja yang tidak maksimal.”Kalau berulang-ulang masalah yang dihadapi masyarakat, berarti konsen SKPD itu kurang. Justru yang belum, harusnya dilaksanakan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar dari daerah pemilihan (Dapil) IV Panakkukang dan Manggala, Haslinda Wahab mengaku, jika dirinya sudah melakukan pertemuan dialog bersama SKPD, camat dan lurah terkait laporan masyarakat yang terus berulang, namun tak kunjung ditindaki dan mempertanyakan pelaksanaan program pembangunan yang belum terealisasi.
“Seharusnya keluhan masyarakat ini tidak berulang terus, sehingga pembangunan ini bisa konsen di daerah lain, tapi ini justru pekerjaan pemkot utamanya PU masih sama terus setiap tahun. Belum lagi masalah yang harus mendapatkan perhatian yaitu pengembangan kawasan tata ruang dan lingkungan, sarana dan prasarana,” tuturnya.
Wajar, kata Haslinda, jika wali kota mengevaluasi bawahannya yang kurang perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Perlunya semua usulan ini menjadi prioritas pemkot utamanya Dinas PU untuk segera menindaklanjuti Perbaikan drainase, pembenahan jalan dan lampu jalan.
Anggota DPRD Makassar dari Dapil V Mamajang Mariso dan Tamalate, Shinta Masita Moulina, juga mengaku, sudah melakukan pertemuan bersama lurah dan masyarakat.
“Seharusnya memang pimpinan kota Makassar menegur bawahannya yang tidak menjalankan rekomendasi dewan. Apalagi ini mengenai infrastruktur. Kami minta ingatkan dinas terkait, untuk memperbaiki drainase. Belum lagi, masyarakat keluhkan KIS dan rastra terhadap pelayanan yang tidak maksimal,” akunya. (ita)