Mahasiswa Majene Desak Pemprov Komit

MAMUJU, BKM — Sekelompok masyarakat Majene yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Majene melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Sulbar, Senin (16/7).
Dalam aksi demo ini, mereka menyatakan kalau masyarakat Majene tidak akan mau lagi dibodohi. Mereka menilai, gubernur tidak menepati hak-hak masyarakat Majene. Mereka menolak kebijakan yang diambil gubernur dalam pembagian fee yang ditandatangani atas nama gubernur.
”Gerakan yang kami lakukan ini adalah berbicara tentang keadilan yang kami perjuangkan. Gerakan ini sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam komitmen,” kata Adiaksan, salah seorang warga dari Majene.
Aksi demo Aliansi Mahasiswa Majene ini diterima Komisi Satu DPRD Sulbar melalui Ketua Komisi Satu, Yahuda, didampingi Wakil Ketua, Arman Salimin dan Sukri Umar. Abdi Manaf, salah seorang demonstran lainnya mempertanyakan soal rancangan Pansus ini dibuat. Begitu pula tujuannya. Ia meminta dijelaskan dari keberadaan Pansus ini,
Sukri Umar dari Komisi Satu DPRD Sulbar, menjelaskan tentang tujuan dari dibentuknya Pansus ini. Disampaikan, anggota dewan Sulbar telah melakukan konsultasi ke Dirjen Migas dan SKK Migas. Dimana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene mendapat bagian 50 persen dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar 50 persen.
Aliansi ini pun mendesak agar diklirkan pembicaraan. Sehingga keputusan dari hasil yang dibicarakan ini, kata Adiaksan, ada membuahkan hasil yang akurat sesuai hasil keputusan dan kesepakatan SKK Migas.
”Hari ini kita bicarakan bersama dan sampai hari ini Pemkab Majene tidak pernah diundang oleh Pemprov Sulbar. Kedatangan kami disini juga untuk melakukan dan menginisiatif bagi anggota DPRD Sulbar dari dapil Majene. Kita tidak pernah ketemu karena tidak mengundang bupati kami. Masalah ini tidak akan selesai kalau tidak dilakukan pembicaraan bersama terkat masalah ini,” terangnya.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar, Abd Wahab Hasan Sulur, menjelasakan, dalam pendirian BUMD ini terkendala pada waktu yang mendesak. Sehingga dalam pendirian BUMD ini berpatokan pada Perda Perumda,” katanya. (ala/mir/c)