TAKALAR, BKM–Harga pembebasan ganti rugi lahan atas pembangunan Bendungan Pammukkulu yang sampai saat ini belum menemui kesepakatan antara warga dan tim apresial, membuat mahasiswa dan warga Desa Kale Ko’ mara kembali turun ke jalan. Mereka menyeruakan aspirasinya dengan mendatangi gedung DPRD Takalar, seraya meminta wakil rakyat membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka menginvestigasi instansi terkait yang terindikasi melakukan tindakan kesewenang wenangan dalam menetapkan harga ganti rugi lahan.
” Kami mendesak DPRD Takalar segera membentuk pansus guna menginvestigasi anjloknya harga pembebasan lahan atas pembangunan bendungan Pammukulu,” Kata Koordinator aksi, Akbar Haruna, Kamis (19/7).
Selain mendesak pembentukan pansus, mahasiswa juga meminta pihak terkait untuk melakukan pengukuran ulang pada lahan yang akan digunakan sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan menilai ulang harga tanam sekaligus diadakan musyawarah ulang.
Kedatangan mahasiswa di Komisi I DPRD Takalar diterima Ketua DPRD Takalar, HM Jabir Bonto, Sekretaris Komisi I, Husnia Rahman Dg Tayu dan Legislator PPP, Makmur Mustakim. (ari irawan)