Warga Keluhkan Ambulance Gratis

MAKASSAR, BKM–Sejumlah warga yang berdomisili di Kecamatan Biringkanaya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Makassar. Kedatangan mereka terkait persoalan Program Ambulance Gratis milik Pemerintah Kota Makassar yang begitu rumit pengurusannya.
Warga Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya Makassar, Dg Muna mengaku, pelayanan ambulance gratis terkesan berbelit-belit. Ia yang membutuhkan ambulance gratis untuk pengangkutan jenazah harus bolak balik mengurus administrasi sebelum akhirnya mendapatkan pelayanan tersebut.
Bagi warga yang ingin menggunakan ambulance harus mendapatkan surat rekomendasi dari UPTD Pemakaman di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar. Jika tidak, mustahil pelayanan tersebut bisa digunakan.
“Saya mau mi pakai kodong, tapi disuruh lagi ke UPTD Pemakaman. Katanya harus ada rekomendasi dulu baru bisa dipakai. Kita ini sudah berduka, dikasi lagi cobaan begitu,” ungkapnya di DPRD Makassar, Selasa (24/7).
Mendengar keluhan itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, Basdir menyayangkan hal tersebut. Sebab, program ambulance gratis cukup menyentuh masyarakat menengah ke bawah.
“Jangan berbelit-belit, karena ambulance itu harus cepat. Begitu masyarakat minta langsung ada. Program itu sangat menyentuh masyarakat,” ucapnya.
Lanjut legislator fraksi Demokrat Makassar, pihaknya akan mempertanyakan ke dinas terkait mengenai keluhan warga tersebut. Karena, anggaran yang digunakan bukan hanya APBD Kota Makassar, tapi juga mendapat bantuan dari luar negeri.
Ia juga berharap, persoalan teknis di internal SKPD terkait tidak harus mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.
Lanjutnya, ketika SKPD terkait mempersulit warga itu sudah tidak sesuai dengan nama dari program inovasinya tersebut. Ia juga berjanji, pihaknya akan meninjau kembali SKPD yang tidak memiliki kinerja yang maksimal. “Tidak boleh, itu namanya ambulans dalam keadaan darurat. Kalau begitu bukan ambulance namanya,” tuturnya.
Diketahui, layanan ambulance telah dianggarkan Rp3 miliar untuk operasional dalam satu tahun. Sementara untuk anggaran tahun 2016 Rp5,7 miliar, anggaran tahun 2015 Rp5,4 miliar. Ini tidak lebih dari Rp2,9 miliar saja operasional dalam satu tahun. Jadi seharusnya tidak ada pembayaran.(ita)