PANGKEP,BKM– Sidang paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 yang digelar di DPRD Pangkep, baru-baru ini menjadi momen dari beberapa fraksi untuk menyampaikan kritik kepada Bupati atas pelaksanaan kinerja dan realisasi program kegiatan di lingkup Pemkab Pangkep.
Dalam pandangan fraksi gabungan (PDIP, PAN dan Hanura), yang dibacakan anggota DPRD Pangkep, Nurdin Mappiara, fraksinya menyoroti satu persatu dari berbagai permasalahan disektor pendidikan, mulai dari kasus OTT yang terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yang menyeret salah seorang oknum Kabid di Disdik Pangkep.
Kemudian tunjangan guru di daerah terpencil ( Dacil) yang dinilai fraksi gabungan ini kerap dipermainkan, sehingga berdampak ke proses hukum. Seharusnya tunjangan dacil itu benar-benar sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Untuk menghindari kesenjangan, sebaiknya tunjangan dacil bagi guru di Pulau diberikan secara menyeluruh.
Kritikan Fraksi Gabungan tidak terhenti sampai di tunjangan dacil dan OTT oknum Pejabat Diknas saja. Fraksi kami menerima laporan dari para guru PAUD jika gajinya sudah enam bulan belum dibayarkan.
” Kasian ini guru PAUD jika benar-benar gaji selama enam bulan tertunggak. Mereka itu ada yang sudah berkeluarga dengan segala beban kehidupannya. Atas nama dari Fraksi Gabungan meminta agar Pemkab memberikan perhatian khusus kepada masalah gaji guru PAUD, ” pungkas Nurdin.
Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid dalam jawabannya atas pandangan fraksi bahwa apa yang menimpa oknum pejabat Disdik saat OTT, kita percayakan kepada aparat untuk melakukan proses hukum.
“Sektor pendidikan bersama kesehatan selalu menjadi fokus perhatian Pemkab Pangkep. Tetapi untuk lebih jelas. Kami minta anggota dewan yang terhormat untuk menanyakan langsung kepada pimpinan OPD, ” Ucap Syamsuddin.
Kepala Dinas Pendidikan Pangkep yang berusaha dikonfirmasi usai sidang Paripurna terkesan menghindar. Saat dimintai keterangan sehubungan dengan kasus OTT. Idris mengaku tidak ingin membahas lebih jauh tentang masalah OTT karena sudah ditangani pihak Tim Saber Pungli.
Begitu pula dengan tunjangan dacil dari guru. Idris meminta mempertanyakan langsung kepada koordinator yang ada ditingkat Kecamatan. Sebab penentuan dacil itu merupakan usulan dari masing-masing Pihak Camat dan para Koordinator tingkat Kecamatan. (udi)