Pembangunan New Gedung Balai Kota Dilakukan Bertahap

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, menyerahkan penuh teknis pembangunan New Kantor Balai Kota di CoI Tanjung Bunga ke Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hanya saja, dewan menekankan penganggaran pembangunan gedung tersebut di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara bertahap.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdi Asmara mengatakan, pembangunan New Balai Kota Makassar nantinya menjadi perencanaan dari pemerintah kota sendiri, dewan hanya menunggu seperti apa bentuk pembangunannya. Terpenting dapat membantu warga utamanya dari segi pelayanan.
“Itu wenangannya pemkot yang tahu, saya belum tahu perkembanganya bagaimana. Kalaupun disetujui kita hanya menunggu seperti apa teknis pembangunan nantinya,” ucapanya saat di temui di gedung DPRD Makassar, Rabu (25/7).
Lanjut legislator Fraksi Demokrat Makassar ini, pihak dewan mendukung pembangunan tersebut menginggat pembangunan gedung New Balai Kota sangat dibutuhkan. Kalaupun anggaran itu dimasukkan di APBD Perubahan ataupun Pokok dirinya bakal meninjau jumlah anggaran tersebut.
“Coba nanti kita lihatlah, kita juga sangat mendukung kalaupun ada rencana pemkot untuk menganggarkan itu. Kenapa, karena mensatukan semua SKPD, iyakan. Jadi semua kantor SKPD bersatu semua disitu. Saya kira ini juga memudahkan masyarakat, karena kalau mau mengurus surat-surat tidak perlu lagi jauh-jauh. Yah, pasti perencanaan itu juga tidak sekaligus karena prosesnya bertahap, begitupun penganggarannya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengaku jika pemkot menganggarkan pembangunan gedung itu tidak serta merta dianggarkan dalam satu permohonan di APBD, melainkan dilakukan secara bertahap, karena jika tidak akan membebani APBD.
“Tidak sekaligus kita anggarkan di APBD, karena bisa saja dianggarkan sedikit di pokok 2019 dan tahun selanjutnya. Kan bertahap, nantilah kita lihat karena sepengetahuan saya kalau fisik di APBD Pokok tidak mungkin di APBD Perubahan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Jufri Pabe, mengaku, belum mengetahui perihal jumlah anggaran yang bakal dimasukkan Pemkot di APBD. Hanya saja, ia mendukung pembangunan tersebut agar pelayanan pemkot menjadi satu pintu.
“Saya belum tahu itu, di perubahan tidak mungkin kayaknya karena penyerasian saja. Mungkin dianggarkan menyangkut fisik pembangunan gedung di APBD Pokok,” bebernya.(ita)