MAKASSAR, BKM — Gedung DPRD Kota Makassar kembali akan direhab. Anggarannya dialokasikan dalam APBD 2018. Tidak tanggung-tanggung, besarannya mencapai Rp5 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Muh Ansar mengatakan, proyek ini masih dalam tahap lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Untuk alokasi anggarannya, sedari awal memang sudah ada diusulkan.
”Memang ada dalam rencana rehabilitasi kantor DPRD Kota Makassar. Untuk saat ini sementara dalam tahap lelang,” ungkap Ansar, Senin (30/7).
Ansar menegaskan, dalam anggaran Rp5 miliar hanya untuk rehabilitasi tanpa ada pembangunan gedung baru. Agar kapasitas gedung dapat lebih baik setelah direhabilitasi.
“Tidak ada pembangunan gedung baru. Cuma rehabji saja,” tukasnya.
Sekretaris DPRD Kota Makassar Adwi Awan Umar, menilai penting ada penambahan ruangan di gedung dewan. Karena selama ini sering terjadi kekurangan ruangan.
Hanya saja, Adwi mengaku pihak sekretariat tidak terlalu tahu menahu perihal teknis rehabilitasi gedung dewan. Sebab sejauh ini Dinas PU Makassar belum melakukan konsultasi bersama sekretariat.
“Kita kan cuma dibangunkan. Teknisnya itu ada di PU. Jadi saya tidak tahu jumlahnya berapa. Itu gedung baru. Termasuk penambahan ruangan,” terangnya saat dikonfirmasi, Senin (30/7).
Menurutnya, rehabilitasi gedung DPRD rutin dianggarkan di APBD. Begitupun dengan bangunan lainnya. Tujuannya untuk memperlebar gedung dan menambah ruangan di gedung lantai 2 dan 3 guna kepentingan rapat dan staf.
“Kita juga tidak tahu seperti apa rehabnya nanti, karena Dinas PU yang tahu. Tapi yang di penambahan ruangan itu lantai 2 dan 3, sudah rehabilitasi. Ini masuk kategori penambahan ruangan disambung nanti. Tapi teknisnya di Dinas PU. Kita tidak bisa campuri itu. Anggarannya juga disana,” jelasnya.
Diakui Adwi, biasanya jika ada rapat pada waktu yang bersamaan, maka aktivitas dewan akan terganggu akibat ruangan yang terbatas. “Butuh memang tambahan ruangan. Selama ini staf kami banyak yang menumpang. Banggar juga sempit dan kesusahan jika menggelar rapat. Makanya kami butuh satu lagi. Waktu perluasan komisi kemarin, banyak yang hilang. Termasuk perpustakaan,” ujarnya.
Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatir (Kopel) Sulsel Herman, mengatakan rehabilitasi gedung DPRD Makassar wajar-wajar saja dianggarkan. Itu jika gedungnya sudah nampak usang dan banyak yang bocor dan memang perlu perawatan.
Namun, melihat kondisinya saat ini, Kopel menilai rehabilitasi itu akan kembali membuang-buang anggaran.
“Semua alokasi anggaran, termasuk rehabilitasi gedung DPRD, wajar-wajar saja kalau gedungnya tidak layak. Kemarin saja masih layak untuk DPRD Makassar tempati. Kecuali ada penambahan anggota DPRD atau ada tambahan alat kelengkapan, penambahan ruangan memang perlu,” jelasnya.
Kopel menilai, sekretariat DPRD Makassar hanya mementingkan keperluan staf ketimbang anggota dewannya. ”Banyak ruangan mereka tidak tempati. Saat ini lebih banyak staf di sekertariat DPRD dari pada anggota dewannya,” terangnya. (arf-ita/rus)
Rp5 M untuk Rehab Gedung DPRD Makassar
