Soni Sebut SDM Pemprov Rendah, Kantor Kotor

MAKASSAR, BKM — Empat bulan sudah Sumarsono menjadi Penjabat Gubernur Sulsel. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otoda) setidaknya telah mengetahui kondisi pemerintah provinsi yang kini dipimpinnya.
Sedikitnya ada tiga kelemahan di lingkup Pemprov Sulsel yang ditemukan oleh Soni selama menjabat. Ketiganya ia beber usai melantik 63 pejabat eselon III dan 32 pejabat eselon IV lingkup Pemprov Sulsel, Senin (30/7).
Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel. Pejabat yang dilantik tersebut berada pada level administrator untuk eselon III dan administrator untuk eselon IV.
Kelemahan pertama, sebut Soni, sumber daya manusia (SDM) yang dinilai masih rendah. Untuk peningkatan kapasitas mereka, dia meminta Badan Kepegawaian Daerah untuk bertanggung jawab.
Persoalan lain yang dihadapi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana. Terutama untuk mendukung birokrasi agar melek informasi dan teknologi.
“Semua PNS harus mengerti komputer. Saya minta kepada BKD, data pegawai yang buta komputer untuk dibuatkan literasi soal komputer,” ungkapnya.
Masalah terakhir adalah soal kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya. Masih ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kurang memperhatikan masalah kebersihan. Hal ini berdasarkan sidak yang sering dilakukan Sumarsono.
“Kantor itu harus dibuat bersih hijau dan berbunga. Saya minta kepada Balitbangda untuk membuat lomba kebersihan tingkat OPD. Pemenangnya akan diumumkan pada peringatan 17 Agustus,” tandasnya.
Terkait pejabat yang dilantik, Soni menjelaskan bahwa posisi yang diisi merupakan unit-unit pelayanan yang tidak boleh terganggu, yang kemudian menjadi pincang jika kosong.
Dari 95 pejabat yang dilantik tersebut, ungkap Soni, sekitar 60 persen merupakan pejabat yang mengisi posisi kosong di unit-unit pelayanan. Sementara sisanya, sekitar 40 persen, adalah efek domino dari pengisian jabatan.
Proses penggodokan untuk pengisian jabatan berlangsung selama dua bulan lalu, sebelum akhirnya diputuskan untuk melantik pejabat yang berkompeten pada jabatan masing-masing.
“Prosesnya berlangsung sejak dua bulan lalu. Jauh sebelumnya ada proses Baperjakat selama empat kali,” terang Soni.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo, berdalih bahwa apa yang dikemukakan Soni secara spesifik hanya terkait pada kemampuan mengoperasikan komputer. Bukan pada tingkat kemampuan lain.
“Bukan begitu. Pak Pj meminta BKD mendata semua eselon II, III, dan IV yang tidak pintar komputer. Supaya bisa ditingkatkan kemampuannya. Bukan pada tingkat kemampuan yang lain. Kita harus bebas atau melek komputer. Itu yang dimaksud,” kelit Ashari.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Iqbal Suhaeb, menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti instruksi penjabat gubernur untuk menggelar lomba lingkup OPD. Namun untuk saat ini, lomba yang akan digelar lebih spesifik pada lomba taman. Panitia gabungan sudah dibentuk. Ada dari Tarkim, Dinas Lingkungan Hidup dan Balitbangda.
Dia mengakui, sejauh ini, soal kebersihan di tingkat OPD cukup tentatif. Kadang ada yang bersih, namun ada juga yang agak kotor. Karena itu, diharapkan seluruh pegawai lingkup Pemprov Sulsel bisa mematuhi anjuran gubernur untuk senantiasa bisa menjaga kebersihan di instansi masing-masing.
Terkait SDM, dia menegaskan, berdasarkan sejumlah penelitian, pada dasarnya SDM Pemprov Sulsel cukup baik. Khusus terkait penguasaan teknologi, dalam hal ini komputer.
Iqbal menilai jika untuk pegawai generasi 50-an memang agak terbatas. Namun sebaliknya. Apalagi bagi pegawai baru.
“Namun apa yang dikemukakan Pak Pj Gubernur itu seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk mengupgrade kualitas diri menjadi lebih baik,” pungkas Iqbal. (rhm/rus)