TANA TORAJA, BKM — Sebanyak 20 orang anggota DPR RI Komisi IX yang dipimpin H Syamsul Bahri, menggelar pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Senin (30/7).
Tim dari Senayan ini diterima langsung Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara. Turut hadir mitra kerja Komisi IX dari kesehatan, ketenagakerjaan, BNP2TKI, Badan POM, BKKBN, BPJS Kesehatan dan Ketenagakejaan
Syamsul mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka reses masa sidang V tahun sidang 2017 -2018. Selain itu, juga untuk melakukan pengawasan dan bertukar informasi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Khususnya terkait pelayanan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), pengawasan obat dan makanan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Tujuan kami datang adalah untuk menkonfirmasi apakah yang telah disampaikan para petinggi di pusat sudah berjalan dengan baik, infrastruktur, SDM maupun pelayanan masyarakat” ungkap Syamsul.
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) BKKBN Dr Dwi Listyawardani, dalam pertemuan itu mengungkapkan, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, karena memiliki peran yang sangat sentral dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Listyawardani menambahkan, keberhasilan di bidang kependudukan dan KB memiliki manfaat lintas sektoral.
“Keberhasilan di bidang kependudukan akan memberi landasan kuat bagi pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan lain. Sebaliknya, kegagalan di bidang kependudukan akan menghambat potensi keberhasilan sektor pembangunan lain,” imbuh Listyawardani
Program KB, lanjut Deputi KB-KR, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan para ibu dan anak, atau menekan pertambahan jumlah penduduk. Namun, program KB ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penduduk lewat penyiapan keluarga yang sehat dan sejahtera.
Upaya pembangunan kependudukan dan KB di Kabupaten Tana Toraja, diakui terkendala oleh jumlah petugas KB yang sangat sedikit. Sementara PKB/PLKB adalah ujung tombak pelaksana program KKBPK di lini lapangan.
“Saat ini, Kabupaten Tana Toraja hanya memiliki 17 orang PKB/PLKB. Sedangkan jumlah desa yang harus dibina ada 159. Artinya, satu orang PKB/PLKB membina sembilan desa. Idealnya, satu orang membina satu desa. Jika ini terus berlangsung akan membuat kinerja PKB/PLKB menjadi terhambat” tutur Listyawardani.
Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, BKKBN menyalurkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ke Kabupaten Tana Toraja sebanyak Rp5,4 miliar.
“Bantuan dana ini untuk melengkapi sarana dan prasarana pelayanan KB, serta dukungan sarana prasarana penyuluhan KB dalam mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga,” tutup Listyawardani. (rls)