Soni Minta Sisa Tender Langsung Disetor ke Kas Daerah

MAKASSAR, BKM– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel 2018 mengalami defisit sebesar Rp183 miliar lebih.
Untuk menutupi defisit yang cukup besar itu, Pemprov Sulsel harus menyiapkan strategi agar bisa ditutupi hingga tahun anggaran 2018 selesai. Jangan sampai, jika persoalan itu tidak diselesaikan, akan membebani pemerintahan baru hasil pemilihan gubernur yang belum lama digelar.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menyiapkan tiga langkah praktia untuk menutupi defisit.
Pertama, kata lelaki yang juga menjabat sebagai Direktur Otonomi Daerah itu, cara yang paling mudah, yakni dengan mengorbankan diri sendiri. Dalam artian, Pemprov Sulsel memangkas Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jika dikalkulasi, untuk memberi kontribusi cukup besar dalam menutupi defisit, TPP ASN Pemprov Sulsel dipangkas sebesar 10 persen.
“Paling mudah tapi harus mengorbankan diri adalah TPP, kita kurangilah 10 persen. Kita kumpul sekian miliar untuk menutupi defisit,” ungkapnya.
Langkah kedua, lanjut Soni, proyek-proyek yang belum jelas, belum ditender, apalagi lahannya masih belum tersedia, diminta untuk dibatalkan saja dulu. Dia memperkirakan dari langkah ini, juga bisa menutupi defisit cukup lumayan.
Sementara langkah ketiga adalah sisa tender yang ada, diimbau untuk tidak digunakan. Melainkan langsung disetor ke kas daerah.
“Itu juga bisa untuk menutup semuanya.
Dengan tiga langkah ini saya yakin Rp183 miliar dapat diselesaikan. Sehingga gubernur baru juga datang dengan mudah. Tidak ada beban. Saya kira itu intinya,” ungkap Soni, Rabu (1/8).
Sebelumnya, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, mengemukakan, defisit anggaran disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya, ada selisih Silpa sebesar Rp25,23 M, kekurangan gaji 14 atau THR ASN sebesar Rp12,59 M, Sisa tunjangan profesi guru sebesar Rp11,18 miliar, kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp6,5 miliar, dan kegiatan lanjutan GOR Barombong sebesar Rp20 miliar.
“Defisit ada sekitar Rp183 miliar kekurangan anggaran yang harus ditutupi,” ungkapnya.
Jufri menyebutkan defisit anggaran ini juga disebabkan menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan deviden dari bank Sulsel turun 23,63.persen dari target. Secara akumulasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebasar Rp40,941 miliar lebih atau 1,06 persen.
“Kalau pendapatan berkurang, otomatis akan berdampak pada penyusunan anggaran.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis menyebutkan Silpa yang ada di tahun 2017 bukan berasal dari pembiayaan PAD. Tapi bersumber dari kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Akibatnya, Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) harus mengganti dana yang digunakan untuk membayar kegiatan tersebut dari PAD.
“Ada sekitar Rp100 miliar. Yang saya tahu hanya Rp20 miliar lebih dari selisih Silpa audit dan rencana Silpa. Untuk menutupi defisit ini kami melakukan rasionalisasi terhadap belanja. Hal yang tak prioritas akan dikembalikan dan sisa tender,” ungkapnya.
Selain itu, untuk menutupi kekurangan ini pihaknya akan memanfaatkan hasil rasionalisasi anggaran Pilkada dari KPU sebesar Rp21 miliar. Serta menunggu sisa dana hibah Pilkada yang telah digunakan oleh KPU, Bawaslu dan pengamanan. (rhm)