Site icon Berita Kota Makassar

Pemprov Defisit, Deviden di Bank Sulselbar Disoal

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel tercatat mengalami defisit pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018. Jumlahnya cukup besar. Mencapai Rp183 miliar lebih.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang defisit. Salah satunya yang yang terbilang besar adalah menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penerimaan deviden dari Bank Sulselbar yang anjlok 23,63 persen dari target, kemudian disoal. Secara akumulasi, PAD mengalami penurunan sebesar Rp40,941 miliar lebih atau 1,06 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Tautoto Tana Ranggina yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, menyebut penurunan deviden di Bank Sulsel diakibatkan nilai saham Pemprov Sulsel yang tergerus di sana.
“Itu karena nilai saham Pemprov Sulsel makin kecil. Tidak pernah ditambah. Sementara daerah lain, terus menambah kepemilikan sahamnya. Pas tiba pembagian deviden, otomatis jatah untuk Sulsel sedikit,” ungkap lelaki yang akrab disapa Toto itu, Kamis (2/8).
Seharusnya, lanjut dia, agar porsi deviden yang diperoleh cukup besar, saat perencanaan, dialokasikan anggaran untuk penambahan saham di bank pelat merah tersebut.
“Kita tidak tambah modal, orang lain tambah modal, berarti deviden orang lain naik. Kita hanya jalan di tempat,” sebutnya.
Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono, mengatakan dalam penyusunan APBD 2018 terjadi salah perhitungan asumsi. Terutama untuk beberapa sumber pendapatan. Salah satunya bagi hasil keuntungan atau deviden dari Bank Sulselbar.
“Ini asumsi yang salah. Termasuk deviden dari Bank Sulselbar yang berkurang Rp40 miliar. Perkiraan pendapatan meleset, sementara kita terlalu optimis,” katanya.
Soni menyebutkan, pihaknya tengah berusaha melakukan evaluasi terhadap beberapa belanja yang ada di OPD. Tak hanya itu, untuk menutupi defisit pihaknya terpaksa mengurangi anggaran TPP mulai Agustus mendatang.
Sementara itu, Asisten III bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprov Sulsel, Muhammad Firda menjelaskan, berkurangnya deviden yang diterima pemprov akibat target pendapatan Bank Sulselbar di tahun 2017 lalu tidak tercapai.
“Target pendapatan Bank Sulselbar memang tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai tahun 2017? Silahkan tanya ke direkturnya. Akibat target tidak tercapai, berimbas ke pembagian deviden,” jelasnya.
Tak ingin disalahkan, Direktur Bank Sulselbar Muhammad Rahmat mengatakan, berkurangnya deviden pemprov disebabkan tidak adanya penambahan saham. Selain itu, di tahun 2017 lalu pihaknya menurunkan suku bunga sehingga berdampak pada penerimaan Bank Sulselbar.
“Kebijakan penurunan bunga kredit ini agar membuat bank lebih pro kepada fungsi bank sebagai agen pembangunan. Kita turunkan bunga kredit dari 9,5 persen menjadi 6,5 persen,” terangnya, kemarin.
Rahmat melanjutkan, secara industri perbankan, Bank Sulselbar tetap menjadi bank pemberi deviden terbesar bagi pemegang sahamnya. Di mana sekitar 25 persen diserahkan oleh Bank Sulselbar untuk para pemegang saham.
“Selama ini dapat disimpulkan deviden besar tercipta akibat bunga kredit yang belum kompetitif. Namun penurunan tersebut tetap membuat bank dalam kategori 10 bank pemberi deviden terbaik. Oleh majalah investor ditetapkan sebagai bank daerah terbaik,” klaimnya. (rhm/rus)

Exit mobile version