Pemprov Pemborosan di Tengah Defisit

MAKASSAR, BKM — Rencana Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono yang akan melakukan rapat kerja (raker) Pemprov Sulsel di atas kapal Pelni, dinilai sebagai pemborosan anggaran kas daerah.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Zulhajar, menyebutkan langkah Soni memboyong 300 pejabat Pemprov Sulsel melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan Sulsel di atas kapal sewaan Pelni sebagai bentuk pemborosan, di tengah defisit anggaran daerah Sulsel sebesar Rp121 miliar, sesuai yang disampaikan Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman.
“Kegiatan ini hanya menghambur-hamburkan uang saat kas daerah Sulsel sedang mengalami defisit. Serapan anggaran Sulsel juga masih jauh dari harapan. Sebaiknya kegiatan ini cukup di Makassar saja,” ujar Zulhajar.
Staf pengajar di program studi Ilmu Politik Unhas ini, juga menganggap Pj Gubernur Sulsel ini akan mewariskan contoh kurang elok dalam pengelolaan anggaran bagi gubernur terpilih yang akan dilantik pada pertengahan September mendatang.
Zulhajar juga menyinggung rencana mutasi jabatan struktural di lingkup Pemprov Sulsel, berpotensi timbulnya penilaian negatif pada Soni yang masih menjabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ketidaksamaan visi dengan program gubernur terpilih nantinya.
”Saya yakin setiap pemimpin ingin meninggalkan legacy yg baik rakyat. Maka sebaiknya Pak Sony meninggalkan legacy bagi rakyat Sulawesi Selatan melalui cara lain. Cara yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di depan mata di masa bakti yang tersisa” pungkas Zulhajar.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulsel Jufri Rahman menyebutkan Pj Gubernur akan mengajak 300 pejabatnya untuk melakukan rapat pembahasan APBD Perubahan dan APBN 2019 di atas kapal Pelni dari Makassar menuju Surabaya sehari semalam.
Setelah sampai di Surabaya, rombongan Pemprov Sulsel akan kembali ke Makassar menggunakan pesawat terbang komersial. Jufri belum menyebut total anggaran yang akan digelontorkan untuk biaya pelayaran dinas tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Soni Sumarsono menekankan, rencana rapat di atas kapal tersebut sejauh ini masih wacana. “Itu hanya wacana. Tapi kalau ada yang keberatan, kita pertimbangkan tidak jadi. Tidak apa-apa. Itu kan hanya sebagai metode tawaran saja. Proses yang lebih simpel menyelesaikan semua pekerjaan dengan cara cepat. Tapi kalau tidak memungkinan, tidak apa-apa,” kata Soni.
Dia menjelaskan, sebenarnya berbagai pertimbangan diambil sehingga ada ide untuk rapat di tengah laut. Di antaranya faktor efisiensi. Soni menilai lebih efisien jika rapat di atas kapal, karena seluruh pejabat yang diundang akan fokus ada agenda.
Berbeda jika rapat dilaksanakan di darat alias di Makassar saja. Terkadang yang datang cuma separuh, tidak lengkap. Bahkan butuh berkali-kali rapat.
“Tapi kalau di kapal, keuntungannya, sekali rapat bisa selesai semua. Peserta rapat kan tidak bisa ke mana-mana. Sehingga target bisa selesai sekali jalan. Ini efisiensi. Kalau di sini rapat harus lima kali. Di laut hanya sekali selesai,” kata Soni kemarin.
Pertimbangan lain adalah biaya yang digunakan untuk rapat di atas kapal lebih murah. Karena biaya transport bisa lebih murah separuh dibanding biaya tiket pesawat terbang.
Dia meluruskan informasi yang beredar, Pemprov Sulsel tidak akan mencarter kapal. Melainkan hanya numpang di kapal Pelni. Selain itu, biaya tiket diambil dari uang perjalanan dinas masing-masing.
“Kalau lebih 30 orang yang rapat, biasanya kan disiapkan fasilitas ruangan gratis untuk rapat. Itu saja intinya. Tidak ada mencarter khusus,” jelasnya. (rhm/rus)