MAKASSAR, BKM–Hingga Agustus ini, kinerja delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar belum maksimal. Pasalnya, capaian realisasi anggaran hingga triwulan kedua tahun anggaran 2018 masih dikisaran 0-18 persen. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto telah mewanti-wanti SKPD yang kinerjanya rendah.
Hal itu diketahui saat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) merilis data capaian itu pada rapat monitoring dan evaluasi (monev), program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, di ruang Sipakatau, Selasa (7/8).
Adapun delapan SKPD memiliki capaian realisasi anggaran 0-18 persen dimulai dari Dinas Pertanahan Makassar dengan capaian anggaran Rp2.620.972.464 atau 17,59 persen dari anggaran Rp14.900.000.000.
Disusul Dinas Kesehatan Makassar capaian anggaran Rp71.757.086.788 atau 16,74 persen dari anggaran Rp428.529.000.000. Bagian Perlengkapan Kota Makassar Rp15.507.814.585 atau 16,62 dari total anggaran Rp93.315.000.000.
Bagian Umum Sekretariat Pemkot Makassar Rp10.133.046.917 atau 15,59 persen dari total anggaran Rp65.000.000.000. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar Rp2.515.180.764 atau 13,61 persen dari anggaran Rp18.481.000.000. Dinas Pendidikan Kota Makassar Rp24.277.237.297 atau 10.01 persen dari anggaran Rp242.440.000.000.
Termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, realisasi Rp61.759.841.093 atau 9,98 persen dari Rp618.799.000.000. Terakhir paling terendah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar Rp3.007.634.269 atau 6,81 persen dari anggaran Rp44.196.000.000.
Menurut Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani mengatakan, faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyerapan anggaran pada pertengahan tahun 2018 ini karena kurangnya kerjasama diantara SKPD. Adapun masalah lainnya adalah proses lelang gagal di LPSE.
Olehnya itu, SKPD diminta untuk mengacu kinerja sampai satu setengah bulan kedepan khususnya bagi SKPD yang memiliki serapan anggaran minim. Dimana triwulan ke III ditargetkan harus diatas 70 persen.
“Semua masalah di SKPD sama. Tidak bisa saling sibuk menyalahkan antar satu dengan yang lainnya. Jadi harus bersama-sama mengefektifkan kinerja,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memperingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dinas dan instansi lingkup Pemkot Makassar untuk terus memacu realisasi penyerapan anggarannya.
“Saya terus mengevaluasi kinerja SKPD, termasuk penyebab minimnya penyerapan realisasi anggaran. Kalau kinerja mereka menurun akan diberikan peringatan,” kata Danny sapaan akrab wali kota, baru-baru ini.
Menurut dia, evaluasi terhadap 52 SKPD sangat penting agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan maksimal, dan percepatan pembangunan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (arf)