Danny Akui Banyak Terima Komplain Soal Persoalan Anak

MAKASSAR, BKM– Fenomena kasus eksploitasi anak di Kota Makassar sulit dihilangkan. Bahkan program Jagai Anakta’ yang dilahirkan Pemerintah Kota Makassar belum mampu memberikan perubahan nyata yang signifikan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kota Makassar dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar juga dinilai belum maksimal jalankan program Jagai Anakta’. Di mana hampir di persimpangan jalan traffic light masih banyak di temui anak-anak dipekerjakan mulai menjadi pengemis, penjual tisu, sampai pijat-pijat refleksi.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang ditemui di kantor Balai Kota Makassar mengatakan, masalah sosial dan eksploitasi anak di kota yang dipimpinnya cukup sulit dilenyapkan. Perlu konsistensi dan integrasi menjalankan program Jagai Anakta termasuk menyadarkan orang tua atau masyarakat terkait hak-hak anak.
Bahkan ia mengakui, telah banyak menerima komplain dari orang-orang terkait ini (eksploitasi anak). Bukan hanya dari masyarakat dalam kota, tetapi berasal dari orang di luar Makassar. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota.
“Saya banyak mendapat komplain dari orang-orang dari luar Makassar tentang anak-anak telantar di Makassar. Maka perlu konsistensi yang terintegrasi tentang Jagai Anakta’. Karena persoalan-persoalan sosial berawal dari anak seperti anak-anak yang masih SD sudah mengemis dan bahkan jualan narkoba. Ini masalah sangat serius,” tegas Danny, Jumat (10/8).
Dalam penjelasannya, Jagai Anakta’ merupakan program yang menyerupai program yang dilaksanakan di Amerika. Agar Jagai Anakta’ berjalan dengan baik di kota ini maka perlu terus menerus digelorakan dan bukan sekadar dari pemerintah kota saja, namun dari kesadaran masyarakat.
“Seperti kasus anak SD yang menjadi pengedar narkoba. Ini menjadi fenomena dan masalah sangat serius. Anak itu tidak hilang, tapi diduga ada pihak-pihak terlibat sembunyikan anak tersebut,” katanya.
Lemahnya penerapan sosialisasi Jagai Anakta’ menjadi bukti bahwa DPPA Kota Makassar dan Dinsos Makassar tidak maksimal bekerja. Buruknya lagi adu alasan kerap disampaikan dua dinas tersebut.
“Ini menandakan masih banyak lagi perlu disempurnakan. Dinsos Makassar menyampaikan alasan tidak adanya pusat rehabilitasi terhadap anak jalanan dan telantar, saya ini berpikir sisa masa tugas saya ini rencana mau membuat pusat rehabilitasi di Pulau Lanjukang. Tahun ini saya diupayakan,” tambahnya.
Sehari sebelumnya, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Sampara Sarip sempat mempertanyakan program Jagai Anak ta, karena terkesan berjalan setengah-setengah.
Sampara juga berharap, peran Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar harus maksimal. Anggaran yang diperoleh setiap tahun di APBD, juga harus dimaksimalkan.”Persoalan anak harus diseriusi. Jangan lagi kita temukan anak usia sekolah berkeliaran di jalan. Jangan anggaran habis, tetapi persoalan anak terus berlanjut,” ungkapnya.
Lanjut legislator Fraksi PPP Makassar ini, saat ini kita miris melihat moralitas anak yang sudah jauh menyimpang dengan ikut terlibat dalam jaringan narkoba dengan memiliki sabu-sabu.
“Kita miris melihat anak sekolah yang berjualan sabu, bahkan anak SD. Kan ini suatu langkah yang perlu dikonsenkan betul, tidak hanya suara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja yang bilang Jagai Anak’ta, tapi tidak serius menjalankan program itu,” ujarnya.
Seharusnya dengan acuan program yang tidak jalan ini, menjadi pertimbangan Wali kota Makassar untuk menilai bawahannya. Jika persoalan anak Makassar tidak pernah selesai, seharusnya wali kota bisa menilai kinerja dinas terkait.
“Jika program ini tidak jalan bisa menjadi acuan wali kota untuk mengukur kinerja DPPA Makassar. Kasian anak-anak kita, dimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” tegasnya.
Begitupun yang dikatakan, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil. Ia menuturkan selama ini program Jagai Anakta’ tidak terjalin komunikasi dengan program dinas kesehatan dan sosial. Sehingga DP2A Makassar kewalahan dalam mengatasi dan menjalankan program tersebut.
“Perlu dipertanyakan memang ini dinas ini. Program itu ada masanya, kita ingin program ini menyetuh hal-hal yang lebih memerlukan perhatian lebih. Program ini juga harus singkron dengan dinas sosial, dinas kesehatan supaya jika ada penangan anak cepat ditangani,” ujarnya.(arf)