TAKALAR, BKM–Sejumlah fraksi di DPRD Takalar menyoroti keras sejumlah kebijakan Bupati Takalar, H Syamsari Kitta dalam menjalankan tugasnya sebagai orang nomor satu di Takalar. Sorotan fraksi terkuak saat DPRD Takalar menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2017. Rapat yang diwarnai sejumlah instruksi ini dihadiri Bupati Syamsari Kitta dan Wakilnya, H Achmad Se’re, Senin (13/8).
Kedua fraksi yang melayangkan sorotan tajam tersebut yakni Fraksi Demokrat yang diketuai, Hasbullah Bali dan Fraksi Golongan karya yang diketuai H Nawir Rahman.
“Kebijakan mutasi yang diwarnai penurunan pangkat dan jabatan yang berlangsung baru baru ini telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan tingkat tinggi oleh masing masing korban ASN. Kami meminta Bupati Takalar untuk mengembalikan ASN korban demosi ke posisi semula,”‘ Kata politisi Golkar, Indrawati Daud saat membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tidak kalah garang. Partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini menyorot soal kebijakan pemberhentian 8.000 honorer di lingkup Pemkab Takalar.
“Pantauan kami, ternyata setelah pemecatan honorer, diam-diam telah dilakukan penerimaan tenaga honorer baru di beberapa organisasi perangkat daerah, dan tentu dengan rekrutmen ini, Kami yakin atas perintah bupati,”jelas Husniah Rahman, Sekretaris Fraksi Demokrat.
Husniah dalam kesempatan tersebut juga menyesalkan sikap Bupati Takalar yang belum berniat baik dalam membayarkan tambahan penghasilan pegawai (TPP), padahal anggaran tersebut sudah ada dalam kas daerah.
“Selain masalah honorer, kami dari Fraksi Demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ini sudah triwulan ketiga,” tandas Husniah. (ari Irawan).