MAROS, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar pelatihan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Baruga B kantor bupati Maros, Senin (13/8). Pelatihan ini diikuti 100 orang yang merupakan para kepala seksi pelayanan umum, dua orang staf untuk kecamatan serta para sekretaris lurah dan kepala seksi pemerintahan untuk kelurahan se Kabupaten Maros.
Pelatihan dibuka Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Maros, Baharuddin, sekaligus menyampaikan materi terkait pelaksanaan PATEN untuk kecamatan di Maros. Pemateri lain dalam pelatiha ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Maros, Nasiruddin dan Sekretaris Kecamatan Moncongloe Maros, Muh Yusuf Halim.
Baharuddin mengemukakan, PATEN merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menjadikan kecamatan sebagai pusat. Sekaligus simpul pelayanan masyarakat. Sehingga akan terbangun pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan terjangkau.
”Karena kita perlu perhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Maka pelatihan ini merupakan bagian dari upaya tersebut. Mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keberadaan pelayanan terpadu di kecamatan untuk memudahkan masyarakat,”jelasnya.
Ditambahkan, kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, fungsi dan bentuk pelayanannya harus bersinergi, profesional, dan merata, mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten. Apalagi bagi kecamatan yang secara geografis jauh dari ibukota kabupaten, akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan, baik secara jarak maupun waktu dan dapat terukur dengan jelas.
Pelaksana kegiatan, Kabag Pemerintahan Setda Maros, Muh Hatta, mengemukakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Maros, khususnya yang ada di kecamatan dan kelurahan dalam merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik. (ari/mir/c)