Usul Sewa Heli Ditolak, Bandingkan SYL dan NA

MAKASSAR, BKM — Rencana untuk menyewa helikopter yang diusulkan tim transisi pasangan gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman akhirnya mental. Ketua DPRD Sulsel HM Roem pun membandingkan Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Abdullah.
”Pak Syahrul (Yasin Limpo) saja selama sepuluh tahun menjabat gubernur tidak menggunakan anggaran khusus untuk sewa heli,” cetus Roem, Senin (21/8).
Legislator Partai Golkar ini menyampaikan hal tersebut usai rapat pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sulsel. Rapat tentang konsultasi terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2018.
Menurut Roem, pihaknya jelas tidak bisa menerima usul dari tim transisi. Penolakan itu dilakukan karena tidak adanya dasar kuat jika hanya sekadar untuk meninjau lokasi di sejumlah daerah.
Mantan bupati Sinjai dua periode ini menegaskan, selama ini jalanan yang ada di Sulsel sudah semakin bagus. Sehingga waktu tempuh semakin singkat. Sehingga tidak perlu lagi ada anggaran sewa helikopter. Menurutnya, helikopter bisa digunakan jika ada kunjungan darurat. Seperti meninjau lokasi bencana. “Dan itu anggarannya tidak disiapkan secara tersendiri. Sebab melekat pada dana taktis atau dana tanggap darurat,” ucap Roem yang pada pileg mendatang akan maju menjadi calon anggota DPD RI.
Anggaran sewa helikopter yang diusulkan oleh tim transisi dan ditolak dewan sebesar Rp2,7 miliar. Selain itu, ada pula usulan untuk pengadaan bus mewah sebanyak lima unit. Satu unitnya seharga Rp3,5 miliar. Ini pun ditolak oleh anggota dewan.
”Hasil pertemuan rapat, semua sepakat agar usul anggaran untuk sewa heli kita tolak. Sebab tidak ada dasarnya,” ujar Fachruddin Rangga, Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel usai rapat.
Sementara penolakan atas usul pengadaan lima unit bus mewah, Fachruddin beralasan hal itu tidak logis. Sebab diperuntukkan bagi khalayak umum yang membutuhkan armada tersebut.
“Ini yang bahaya jika ada ruang seperti itu. Gawat jika semua orang ingin meminjam mobil mewah seharga Rp3,5 miliar per unit tersebut,” tukas Fachruddin.
Wakil Ketua Komisi C bidang Keuangan Selle KS Dalle, juga menegaskan penolakannya. “Tak bisa diterima pengadaan anggaran untuk sewa heli, sebab tidak ada tempat masuknya,” ujar legislator Partai Demokrat Sulsel ini.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid. Kata dia, anggaran untuk sewa heli itu tidak dibolehkan. Sebab selama ini, anggaran seperti itu melekat pada dana taktis atau dana bencana jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak. Seperti untuk meninjau lokasi bencana atau semacamnya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel Tautoto Tana Ranggina yang coba dimintai tanggapannya atas penolakan dewan terkait usul anggaran sewa helikopter, tidak bersedia memberi penjelasan. Dia langsung bergegas menuju musallah. ”Nantilah,” ujarnya singkat.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengaku belum mengetahui informasi jika usulan untuk sewa helikopter dan pembelian lima unit bus mewah ditolak DPRD Sulsel.
“Belum ada laporan soal itu. Saya masih di Sinjai. Saya sama sekali belum dapat info terkait ini,” ungkap lelaki yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Bupati Sinjai, Senin (20/8).
Dia menekankan, semua usulan program dari eksekutif, penentuannya memang di Banggar DPRD. “Kalau disetujui akan jalan. Kalau tidak, bagaimana caranya. Kita cuma sebatas mengusulkan,” jelas Jufri.
Dia melanjutkan, dewan punya hak budgeting atau hak anggaran. TPAD sebatas mengusulkan. Dewan yang akan memutuskan disepakati atau tidak.
“Kalau tidak masuk di KUA PPAS, tidak bisa jalan karena jadi persoalan nanti,” ungkap dia.
Namun, Jufri mengatakan pihaknya masih akan melihat progress atau perkembangan yang terjadi sekaitan dengan keputusan penolakan tersebut. Karena kadang-kadang informasi yang diperoleh tidak komprehensif.
“Kadang-kadang informasi seputar penolakan itu tidak komprehensif. Tapi setelah diberi penjelasan, DPRD akan bisa memahami,” pungkasnya.
BKM mencoba meminta tanggapan dari pihak Nurdin Abdullah ataupun tim transisinya. Hanya saja, meskipun gawainya aktif, tidak ada yang mengangkatnya. (rhm/rus)