MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel sekitar satu bulan lalu melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Dinas Kesehatan Sulsel. Seleksi dilakukan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Modelnya hampir sama dengan pengisian jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Seleksi Baperjakat di lingkup Pekerjaan Umum itu akhirnya memilih Jumras sebagai kepala dinas definitif. Ia sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas di sana.
Namun, seleksi Baperjakat untuk posisi Kadis Kesehatan menemui kendala. Pasalnya, mutasi dan pelantikan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menuai protes. Khususnya dari tim transisi gubernur terpilih Nurdin Abdullah.
Akibatnya, nasib seleksi Baperjakat untuk pengisian posisi Kadis Kesehatan jadi terkatung-katung.
Awalnya, ketika dikonfirmasi, Sekretaris Provinsi Sulsel Tautoto Tana Ranggina membenarkan jika memang ada dilaksanakan seleksi Baperjakat. Lelaki yang akrab disapa Toto itu, menyebut seleksi dilaksanakan sesuai petunjuk Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono.
“Sesuai petunjuk gubernur kita lakukan. Tapi apakah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menyetujui atau tidak, itu masih berproses,” ungkapnya belum lama ini.
Lelaki yang juga menjabat sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah tersebut mengatakan, untuk mengisi posisi lowong di Dinas Kesehatan, proses yang akan dilalui masih cukup panjang. Dia belum bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. Yang pasti, Baperjakat sudah memanggil sejumlah calon yang dinilai memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi.
Dia menambahkan, proses pengisian jabatan ini sifatnya hanya pergeseran sehingga tidak perlu dibuka lelang jabatan.
Namun, setelah menuai kritik, Toto enggan berkomentar lagi soal seleksi Baperjakat tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, lebih-lebih tak ingin mengomentari persoalan ini.
Soni juga saat dikonfirmasi belum lama ini tak ingin banyak komentar. Malah dia menegaskan tak ada proses seleksi Baperjakat.
Salah satu sorotan soal mutasi dan pengisian jabatan dikemukakan anggota tim transisi Jayadi Nas. Menurutnya, Sumarsono harus menghargai Nurdin Abdullah sebagai gubernur terpilih.
Mutasi bukanlah solusi. Apalagi ketika tidak sesuai dengan keinginan dari gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih.
Etikanya, kata Jayadi, pengisian jabatan atau mutasi harus diserahkan ke Nurdin Abdullah. Apalagi, yang akan menjabat selama lima tahun ke depan adalah NA, bukan Soni Sumarsono.
Pengamat pemerintahan Arief Wicaksono, menegaskan kebijakan rekruitmen pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulsel, idealnya memang dilakukan nanti setelah gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik.
Karena gubernur dan wakil gubernur terpilihlah nanti yang akan melaksanakan langsung, mengkoordinasi tugas dan kewenangan pejabat eselon itu.
“Jika seleksi Baperjakat nanti sesuai dengan harapan kepala daerah terpilih, tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika tidak? Maka usulan Pj Gubernur pasti akan diganti lagi. Artinya, ada aspek mubazir di situ. Harus diklarifikasi dulu pj gubernur tentang apa yang menjadi motivasinya melakukan rekruitmen saat ini,” ungkap Arief.
Informasi yang diperoleh BKM, seleksi Baperjakat untuk posisi Kadis Kesehatan sudah dilaksanakan Juli lalu. Tiga pejabat eselon II yang dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi diundang untuk mengikuti tahapan yang ada.
Mereka adalah Direktur RSUD Haji Haris Nawawi, Direktur RSUD Labuang Baji Mappatoba, dan staf ahli gubernur yang juga istri mantan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, yakni Ayunsri Syahrul.
“Kami tidak tahu bagaimana kelanjutan seleksi ini. Yah, diserahkan saja kepada atasan bagaimana baiknya,” ungkap salah seorang pejabat yang ikut seleksi, namun namanya enggan disebutkan. (rhm/rus)