Suara Golkar di Sulsel Terancam

MAKASSAR, BKM–Suara Partai Golkar di Sulsel tercancam, dapat saja menurun di pemilu legislatif (Pileg) 17 April 2019 mendatang. Salah satu penyebabnya karena mantan sekretaris jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham tersandung kasus hukum.
Bahkan setelah Idrus mundur baik sebagai menteri sosial maupun sebagai koordinator bidang kelembagaan DPP Golkar, posisi yang ditinggalkan akhirnya diserahkan kepada bukan orang asal Sulsel namun kepada Kahar Muzakir.
Meski terancam, namun jika meski partai bergerak silid dan maksimal, maka tidak begitu mengkhawatirkan. Hal tersebut dikemukakan pemerhati politik dari Indeks Politika Indonesia (IPI) Suwadi Idris Amir.
Suwadi menilai jika Partai Golkar itu dapat berjaya manakala mesin partai dapat bekerja dengan solid dan maksimal, bukan karena satu figur. “Jadi sangat tergantung pada kerja-kerja politik elit Partai Golkar di Sulsel,”ujar Suwadi, Rabu (29/8).
Dosen politik UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad menilai jika magnet politik Idrus Marham cukup kuat ditandai dibeberapa kali terpilih ke Senayan sehingga Kahar juga juga harus mengimbanginya, “Jika tidak maka tentu suara golkar bisa menurut,”ujar Firdausrbagai
Sebelumnya, Koordinator Bidang Pratama DPP Golkar, Nurdin Halid (NH) mengemukakan bahwa pasca mundurnya Idrus Marham dari struktur kepengurusan di DPP, maka posisi tersebut diisi oleh Wakil Koordinator Bidang Kelembagaan Kahar Muzakir. “Setelah kosong beberapa waktu lalu, Wakil koordinator Kahar Muzakir di tetapkan sebagai pengganti Idrus Marham,”ujar NH, Rabu (29/8).
Mantan ketua DPP harian DPP Golkar ini menilai jika usulan Kahar Muzakir yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRb RI ini mengisi jabatan tersebut dikarenakan sesuai struktur berada pada Wakil koordinator. “Jadi, secara otomatis jika koordinator atau ketua berhalangan tetap. Pasti wakil ambil alih, ini juga sama,” katanya.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menerima surat pengunduran diri Idrus Marham dari kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai Ketua Koorbid Kelembagaan. Idrus mengundurkan diri sebagai pengurus karena agar dapat fokus menyelesaikan masalah hukum yang menjeratnya. (rif)