MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana memberikan tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota DPRD meminta agar disesuaikan dengan kinerja. Jangan sampai ada akal-akalan.
Ketua Komisi A DPRD Makassar Abdi Asmara, menegaskan tukin yang diberikan pemerintah ke ASN perlu dipertanggungjawabkan sesuai kinerja masing-masing.
“Tukin ini kan terkait dengan kinerja. Tentu ada tolok ukurnya untuk mencairkan. Tapi sampai sekarang belum ada besaran yang akan diterima setiap ASN. Yang penting mereka produktif, kita pasti dukung agar pencairan tunjangan itu bisa secepat,” kata Abdi Asmara di di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Legislator Fraksi Demokrat Makassar ini, meminta kepada pemkot untuk memperhatikan indikator penilaian. Mulai dari sarana dan prasarana, pakaian, kedisiplinan, kinerja, dan output dari setiap ASN.
“Untuk pembagian tukin ada beberapa indikatornya. Ini yang harus diperhatikan pemkot. Audit kinerja dan tukin ini harus tepat sasaran. Jangan kasih sama orang yang tidak punya kinerja,” tandasnya.
Anggota Komisi D Amar Bustanul, mengingatkan agar tukin ASN diberikan kepada instansi yang melakukan perbaikan reformasi birokrasi, Pemkot juga mesti adil dan transparan dalam pembagiannya.
“Kalau tukin ASN ini penilaiannya ada sama BKD yang dipantau sama Kementerian PAN-RB di pusat. Karena itu daerah tidak boleh main-main dalam memberikan tukin,” ucapnya.
Menurutnya, pemberian tukin ke ASN pemkot efektif berlaku 2019 mendatang. Setelah adanya tunjangan ini, diharapkan tidak ada lagi pegawai yang malas, lambat dalam bekerja dan serapan anggaran.
“Tukin itu bagus untuk memberikan semangat bekerja bagi ASN. Tapi jangan karena mau tukin digunakan lagi akal-akal untuk mendapatkannya. Karena itu semua sudah ada indikatornya,” bebernya.
ASN Pemkot Makassar menyambut baik rencana pembagian tukin. Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat Humas Kota Makassar Nuri Tri Hendrayani, mengatakan pemberian tunjangan ini dapat menjadi tolok ukur atas capaian dan kinerja masing-masing pegawai. Selain itu, juga dapat lebih membantu dalam mensejahterakan pegawai.
Tidak itu saja, karena pemberian tukin berdasarkan beban kerja dan capaian kinerja masing-masing pegawai, secara tidak langsung menjadi rangsangan pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja dan membantu menjalankan roda pemerintahaan lebih baik.
“Sebagai pegawai saya menyambut baik rencana pemberian tukin kepada pegawai. Karena ini membantu, sesuai tujuan pemberian tukin, yaitu mensejahterakan dan bentuk apresiasi kerja ASN,” terang Nuri kepada BKM, Kamis (30/8).
Sementara beberapa ASN di Balai Kota, cenderung tak ingin berharap banyak terkait pemberian tukin. Bila direalisasikan, mereka bersyukur. Namun ketika tidak diberikan, juga tak jadi masalah. Tetap bekerja secara profesional mengabdikan diri untuk negara dan masyarakat. (ita-arf/rus)
Jangan Mengakali Tukin
