Parpol Mulai Siapkan Dana Saksi

MAKASSAR, BKM–Pelaksanan pemilu legislatif (Pileg) tersisa delapan bulan lagi, partai politik (Parpol) mulai mengatur strategi hingga mempersiapkan dana untuk kebutuhan kampanye dan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Saat ini jumlah daftar pemilih tetap bertambah, demikian pula jumlah TPS ikut bertambah guna mengurangi beban petugas di TPS pada 17 April 2019 mendatang.
Akibatnya, biaya saksi yang disiapkan Parpol ikut membengkak dibanding biaya saksi pada pemilu 14 April 2014 lalu. Mayoritas Parpol pun akhirnya ikut membebankan biaya saksi kepada para calon anggota legislatif (Caleg).
Partai Gerindra Sulsel lebih awal telah membebani calegnya untuk biaya saksi di TPS, utamanya Bacaleg yang mendapat nomor urut 1 disetiap Dapil. “Iya kami dimintai untuk menyiapkan dana saksi di tempat pemungutan suara,”ujar salah sorang caleg Gerindra yang tak ingin namanya ditulis.
Hanya saja, dana saksi yang diminta tersebut dinilai cukup besar, sehingga ada anggota dewan yang akhirnya batal maju lagi. “Ada juga anggota dewan tak maju karena besarnya dana yang diminta,”ucap sumber tersebut.
Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imam Rohani mengatakan partainya secara resmi belum memiliki formula soal dana saksi. Namun, kata dia, berkaca pada Pileg 2014 lalu, partai dan calegnya patungan. “Tetapi kalau kayak Pileg 2014, partai dan Caleg patungan. Ini bisa saja kita pakai kembali di Pileg 2019,” ujar Imam Kamis (30/8) kemarin.
Imam mengakui, biaya saksi memang cukup besar dengan wilayah Sulsel yang cukup luas. “Sekarang ini kami masih memungut dari kader, namanya infak pemenangan. Itu disetor ke bendahara partai, setiap bulan” ujar Imam. Menurutnya, Infak pemenangan juga bisa digunakan untuk kepentingan saksi, jika memang sangat dibutuhkan.
Hal berbeda untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sulsel. Ketua DPW PSI Sulsel Fadl Noer memastikan tidak membebani para calegnya untuk biaya saksi. Baik itu di tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga saksi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kalau di PSI menyangkut biaya saksi sepenuhnya ditanggung partai. Kami tidak membebani para caleg,” tegas Fadli Noer.
Menurutnya, pembebanan biaya saksi kepada caleg tentunya akan bermuara negatif nantinya. Dimana jika terpilih sebagai wakil rakyat mereka bisa saja berpikir untuk mencari modal yang telah ia keluarkan selama masa kampanye pemilu.”Kami tidak mau wakil rakyat dari PSI tidak fokus bekerja karena memikirkan balik modal. Bayar hutang,” katanya.
Fadli menyatakan bahwa partainya sejauh ini masih menghitung berapa biaya saksi yang akan dikeluarkan nantinya. Termasuk baliho para caleg yang memasang logo partai. (rif)