MAKASSAR, BKM — Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) kini resmi menjabat gubernur dan wakil Gubernur Sulsel periode 2018-2023. Pelantikannya dilakukan Presiden RI di Istana Negara bersama delapan pasang kepala daerah lainnya, Rabu (5/9).
Pelantikan sembilan gubernur dan wakil gubenur diawali dengan prosesi penyerahan petikan keputusan presiden (Keppres). Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, diikuti seluruh gubernur dan wakil gubernur lalu menuju ke Istana Negara. Sembilan pasang gubernur dan wagub tersebut dilantik sekitar pukul 10.00 WIB.
Lalu, di mana mantan Gubernur Sulsel dua periode, Syahrul Yasin Limpo berada ketika NA-ASS dilantik? Kemarin, SYL menghadiri sebuah kegiatan pramuka di Hotel Sahid Makassar.
Syahrul memang dikenal sebagai sosok yang sangat memperhatikan perkembangan pramuka di Sulawesi Selatan. Informasi yang diperoleh dari orang dekatnya, Syahrul sengaja terbang dari Jakarta ke Makassar hanya untuk menghadiri kegiatan kepramukaan tersebut.
Setelah itu, rencananya Syahrul akan kembali bertolak ke Jakarta untuk melaksanakan kegiatan kepartaian. Seperti diketahui, lelaki yang menjabat sebagai gubernur Sulsel dua periode itu merupakan salah seorang unsur ketua di Partai Nasdem.
Setelah resmi menjabat gubernur dan wagub Sulsel, tanggung jawab dan tugas besar kini menanti NA-ASS. Terutama menjabarkan dan mewujudkan visi dan misi yang ditelah diucapkan selama kampanye. Khususnya dalam 100 hari kerja sebagai kepala daerah di Sulsel.
Pascadilantik, dalam 100 hari ke depan, Prof Nurdin didampingi Andi Sudirman akan fokus membenahi birokrasi dan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Usai pelantikan, Prof Nurdin Abdullah mengaku memahami betul jika program unggulan yang dijanjikannya bersama Sudirman Sulaiman akan berjalan maksimal, apabila ditopang oleh birokrasi yang melayani, berintegritas, bermoral, dan bisa seirama.
“Seratus hari ke depan kita akan fokus pada pembenahan sektor pelayanan publik, seperti perizinan. Bagaimana birokrat-birokrat ini kita ubah menjadi birokrasi yang melayani. Yang memberikan kepastian kepada dunia usaha dan semua dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan yang disajikan oleh pemerintah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Ia berharap, pemerintah provinsi ke depan harus betul-betul dibackup oleh SDM unggul dan mumpuni.
“Program kita adalah melakukan assessment untuk mengetahui sejauh mana SDM yang kita miliki di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Jika birokrasi bagus, lanjut Nurdin Abdullah, program utama akan lebih mudah direalisasikan. Sebab pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan infrastruktur dan membangun konektivitas. Hanya dengan infrastruktur yang bagus, pertumbuhan ekonomi Sulsel akan jauh lebih maju serta merata.
“Ini harus kita benahi, supaya gini ratio kita menjadi kecil. Saya optimistis jika kita bisa menghadirkan pemerintah yang bersih, berintegritas, dan jadikan birokrat yang melayani, Insya Allah orang akan berbondong-bondong masuk ke Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Memuluskan seluruh jalan provisi, termasuk memperlebar yang sempit seperti ruas Gowa-Sinjai, menjadi prioritas utama Nurdin Abdullah-Andi Sudirman. Membangun konektivitas itu sekaligus satu paket dengan pembenahan bandara perintis, seperti Bandara Bua di Luwu dan Bandara Seko di Luwu Utara.
“Salah satu pekerjaan utama kita adalah menyelesaikan pekerjaan terisolir, daerah tertinggal. Itu kan masih banyak,” jelasnya.
Ia dan Andi Sudirman juga telah berbagi tugas. Sang wakil akan banyak berperan mengurus pemerintahan. Sedangkan Nurdin Abdullah akan banyak mengurus rakyat. Mengurus kabupaten/kota bersama-sama dengan para bupati dan wali kota.
Sementara itu, menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengaku akan belajar banyak dari sang gubernur. Apalagi, ini merupakan awal kariernya di politik dan pemerintahan.
“Ini adalah awal karir saya di politik dan pemerintahan. Saya belajar banyak dari Prof Nurdin. Dan saya akan setia mendampingi beliau,” kata Sudirman.
Adik kandung Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini menuturkan, ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan mulai dari proses pilkada hingga pelantikan tersebut. Pertama, saat memenangkan pilkada. Dan kedua adalah saat pelantikan. Pascapelantikan, tentu sudah harus bekerja keras.
“Setelah dilantik, waktunya bekerja keras. Khususnya dalam mewujudkan sejumlah program prioritas. Infrastruktur, pertanian, bagaimana menangani daerah yang terisolir, hingga membenahi birokrasi,” jelasnya.
Informasi dari Kepala Bagian Protokol Pemprov Sulsel, Amson Padolo, agenda pertama yang akan dihadiri NA setelah menjabat sebagai gubernur adalah menghadiri Pelantikan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) di Kantor Kemendagri, Rabu (5/9) siang.
“Ini Bapak Gubernur sekarang (kemarin) sementara menghadiri pelantikan Dekranasda di kantor Kemendagri,” kata Amson.
Kebijakan Pemerataan
Pengamat Pemerintahan dari Unhas Aswar Hasan, mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi pasangan NA-ASS saat ini adalah transparansi pelayanan dan informasi publik. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak janji Prof Andalan.
“Kalau ini tidak ada, maka pelayanan publik tidak akan maksimal. Problemnya ada pada akuntabilitas pelayanan publik. Sebagai gubernur, Pak Nurdin harus memberikan keteladanan dan ini mesti didukung oleh kapasitas birokrasi pemerintahan yang ada,” katanya.
Tantangan kedua yang dihadapi oleh Prof Andalan adalah masalah kesenjangan ekonomi dan sosial di Sulsel. Data terakhir yang dirilis BPS, kesenjangan atau gini ratio di Sulsel sebesar 0,39 persen.
“Kesenjangan ini akan menghambat kesejahteraan masyarakat. Tidak akan meningkat kalau tidak diatasi. Harus membuat kebijakan pemerataan hasil pembangunan terutama di pedesaan,” ungkapnya.
Diketahui, Prof Andalan memiliki lima program utama. Yakni bantuan permodalan, teknologi skill untuk mendukung hilirisasi pertanian dan perikanan. Rumah sakit regional di enam wilayah dan ambulans siaga. Birokrasi antikorupsi dan masyarakat madani. Destinasi wisata andalan berkualitas internasional. Serta pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil. (rhm/rus)