MAKASSAR, BKM — Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi di kawasan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) selama ini cukup menguras perhatian Pemerintah Provinsi Sulsel. Selain terus merugi, BRT juga dinilai belum mengakomodir penumpang disabilitas.
Di awal-awal kepemimpinannya, persoalan BRT cukup mendapat perhatian Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Dia mengatakan BRT harus di desain ulang (re-desain). Khususnya terkait model bus dan halte yang dianggap terlalu tinggi sehingga cukup sulit diakses penyandang disabilitas. Rencana itu ditindaklanjuti instansi terkait yakni Dinas Perhubungan Sulsel.
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar menjelaskan, hari ini, Kamis (13/9), pihaknya menggelar rapat untuk membicarakan persoalan itu.
“Besok (hari ini), saya akan menggelar rapat terkait perintahnya Pak Gubernur. Kami akan mengakomodir apa yang menjadi keinginan beliau,” ungkap Ilyas, Rabu (12/9).
Dia menjelaskan, soal BRT yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan, memang modelnya high deck atau dek-nya tinggi.”Jadi begitu memang modelnya dikirim kemari,” jelas Ilyas.
Sementara untuk halte, lanjut dia, sebenarnya Dishub sudah berusaha mengkondisikan agar ramah disabilitas. Terbukti dengan adanya jembatan yang disiapkan.
“Tapi jika model yang ada sekarang dipandang gubernur masih tidak representatif, tentu kita akan mengkondisikan apa-apa yang menjadi perintah Bapak Gubernur,” ungkapnya.
Sementara itu, General Manager Perum Damri, Ilyas Hariyanto mengungkapkan, BRT masih terus berjalan. Meski jumlah angkutan yang beroperasi, terpaksa harus dikurangi dari jumlah yang ada.
Dia mengeluhkan, minimnya jumlah unit yang dioperasikan, karena dalam pengelolaannya pihaknya masih mengalami kerugian. Biaya operasional lebih tinggi dari jumlah pemasukan yang ada.
“Sisa sepuluh armada (BRT). Yang beroperasi diempat koridor,” beber Ilyas. Dia merinci, koridor I sebanyak 5 bus, koridor II 1 bus, koridor III 3 bus, dan koridor VII 1 bus.
Meski begitu, Ilyas optimistis BRT masih bisa terus berjalan. Apalagi, angkutan massal tersebut merupakan dari angkutan perkotaan sudah menjadi bagian dari program pemerintah untuk menyediakan angkutan massal kepada masyarakat.
Maka Ilyas berharap baik dari pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, bersama-sama mendukung kehadiran BRT. Mengatasi kerugian BRT agar kedepan bisa beroperasi maksimal, butuh subsidi dari pemerintah daerah.
“Nantipi kita lihat, mudah-mudahan pak prof (NA) bisa memahami situasi. Insya Allah harapan selalu ada, dan mungkin beliau (gubernur Sulsel) sudah ada program,” jelasnya.
Menanggapi keinginan gubernur terkait kehadiran BRT yang lebih representatif, dia mengatakan hingga saat ini belum ada penyampaian dari gubernur ke Perum Damri soal itu.
“Belum ada ke kami. Kami hanya mitra jadi kalau di butuhkan kami jalan, mengenai ada perubahan armada itu program pemerintah. Kami tidak tahu,” jelasnya.
Dia melanjutkan, Damri itu tidak ada bedanya dengan Perusahaan Otobus (PO) swasta lainnya.
“Kalau dikontrak, kami jalan,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjelaskan, BRT yang ada saat ini, termasuk haltenya butuh dikaji untuk diredesain.”Harus dipikirkan untuk disabilitas, jangan terlalu tinggi. Di beberapa negara maju, bus mereka pendek-pendek siapapun bisa naik termasuk fasilitas untuk kursi roda,” kata Nurdin.
Beberapa halte yang telah dibangun menggunakan APBD provinsi juga dinilai tak sesuai peruntukkan. Sebab ada yang haltenya berbeda dengan letak pintu keluar masuk bus.
“Itulah pentingnya perencanaan bukan kira-kira. Intinya jangan merugikan anggaran negara yang sudah ada. Kalau itu dianggap tak memenuhi syarat angkutan massal kota harus redesain dan butuh kajian,” jelasnya.(rhm)