MAKASSAR, BKM — Jika mengacu pada aturan, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah baru bisa melakukan mutasi pejabatnya enam bulan pascapelantikan. Meski begitu, jauh hari sebelumnya Sang Professor sudah mulai mengevaluasi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajarannya.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kepala OPD yang ada saat ini mampu mengikuti ritme kerjanya atau tidak. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, Gubernur NA sempat menyinggung soal pejabat yang tidak maksimal dalam bekerja.
Maksudnya cukup jelas, agar kepala OPD yang bersangkutan bisa melakukan instrospeksi dan bekerja sesuai harapan orang nomor satu Sulsel tersebut. Kabinet baru NA pun kini ditunggu.
Saat memimpin apel pagi perdana di kantor gubernur beberapa waktu lalu, NA memberi catatan bagi sejumlah kepala OPD. Di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Ilyas Iskandar yang seharusnya terlibat dalam menangani perparkiran liar di Makassar.
Begitu pula Kepala Dinas Pendidikan Imran Yasin Limpo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ashari Fakhsirie Radjamilo soal mutasi guru yang dipindahkan jauh dari keluarganya. NA juga sempat menegur kepala BKD soal formasi CPNS.
Dia juga menekankan soal perizinan yang masih berbelit-belit dan terlalu lama pengurusannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. OPD tersebut kini dinahkodai M Yamin.
Soal sekretaris provinsi (sekprov) yang saat ini dijabat Tautoto Tana Ranggina, malah kepada wartawan, secara terang-terangan Nurdin menyebut jika dirinya belum puas dengan kinerjanya. Informasi yang diperoleh BKM, kemungkinan posisi sekprov definitif nantinya akan direkrut dari luar pejabat Pemprov Sulsel.
Sebelum menjabat sebagai gubernur, NA pasti sudah memiliki catatan terhadap track record para kepala OPD di lingkup Pemprov Sulsel. Nurdin punya kriteria khusus pejabat seperti apa yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan.
“Saya mau sampaikanki. Saya punya target. Jadi mengganti orang itu bukan solusi. Jika target saya tidak bisa dicapai, dia sendiri yang mundur. Jadi, kalau saya, yang terbaik yang dimiliki pemprov harus tampil ke depan. Harus itu,” ungkapnya belum lama ini.
Dia pasti sudah memetakan, pejabat yang representatif untuk tetap melaksanakan tugas sebagai kepala OPD dan yang tidak. Secara bertahap, Nurdin akan mengisi gerbongnya dengan orang yang dinilai punya kapasitas dan kinerja yang baik. Yang punya catatan buruk saat menjabat, dipastikan akan dilengserkan.
Informasi yang diperoleh BKM, salah satu pejabat yang masuk dalam daftar mutasi paling perdana adalah Kepala Dinas Perdagangan Hadi Basalamah. Begitu juga dengan kepala OPD yang berbeda pilihan saat pilkada. Seperti Kepala Biro Humas dan Protokol Devy Khadaffi, Kepala Satpol PP Mujiono, dan beberapa lainnya.
Namun dari beberapa kepala OPD saat ini, ada sejumlah nama yang disebut-sebut ‘aman’ dari proses pergeseran tersebut karena sejak awal menyatakan dukungan kepada Prof Andalan. Di antaranya Asisten II Muhammad Firdha, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agustinus Appang.
Saat ini, Prof Andalan memang mempersiapkan orangnya menduduki posisi di Pemprov Sulsel. Salah satunya adalah Idham Kadir yang sudah melakukan proses mutasi ke pemprov. Idham adalah mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bantaeng. Informasi yang berkembang, Idham dipersiapkan untuk menempati posisi kepala Biro Umum.
Ke depan, NA juga punya tugas untuk mengisi beberapa posisi lowong yang saat ini diduduki pelaksana tugas. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Biro Pembangunan Asisten I, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Soal mutasi yang akan dilakukan NA, pengamat pemerintahan Aswar Hasan, menekankan bahwa itu merupakan hak prerogatif gubernur. Namun untuk mengganti pejabatnya, tidak boleh asal. Ada prosedur dan etikanya, dan tentu harus sesuai dengan tujuan pemerintahan.
Untuk melakukan mutasi, ada beberapa poin yang harus diperhatikan.
Pertama, proses mutasi harus transparan, obyektif, akuntabel, dan berdasarkan asas kompetensi.
“Itu harus terukur. Khususnya sesuai dengan standar visi misi dan program yang telah ditetapkan. Jadi, tidak mengambil orang karena pendukung atau bukan pendukung. Tapi mengambil orang yang memang punya kapasitas dan kompetensi. Sesuai dengan visi misinya,” kata Aswar ketika dihubungi tadi malam.
Terkait dengan politik balas budi terhadap orang-orang yang telah mendukungnya saat pilkada, Aswar mengatakan itu sah-sah saja. Tetapi dengan catatan, menerapkan prinsip-prinsip yang telah disebutkannya di atas.
“Karena kalau tidak sesuai dengan prinsip yang telah saya ungkapkan, bisa rusak pemerintahan,” jelasnya.
Kalau tidak, lanjut lelaki yang juga menjabat Komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel itu, maka bertentangan dengan yang telah dikatakan NA saat memenangi pilkada.
“Dia (gubernur) pernah mengatakan saatnya kita harus bersatu untuk mendukung visi misinya. Kalau dia sendiri yang melakukan itu, berarti dia tidak konsisten dengan kata-katanya. Jadi harus sesuai ucapannya bahwa pilkada sudah usai. Tidak perlu lagi ada lawan dan kawan. Dia sekarang menjadi gubernur Sulsel, bukan gubernur tim sukses,” pungkasnya
Politisi Partai Golkar Sulsel HA Kadir Halid, menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan mutasi kepada gubernur. ”Yang mana bisa bekerja sama dalam menjalankan program Pak Gubernur, pasti itu yang cocok menduduki jabatan tersebut,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini, Senin (17/9).
Sementara legislator Partai Demokrat Sulsel Selle KS Dalle, mengatakan setelah pelantikan dan pemaparan visi misi gubernur dihadapan forum paripurna DPRD beberapa waktu lalu, tahapan strategis berikutnya yang mesti dilakukan secara terukur oleh gubernur adalah menyeleksi dan memilih figur-figur yang bisa masuk dalam tim work pada jajaran pejabat eselon dua yang mumpuni.
Wakil Ketua DPW PAN Sulsel Andi Irwandi Natsir, mengemukakan bahwa mutasi tentu akan dilakukan oleh gubernur dalam rangka menyesuaikan target kinerja yang akan dicapai dengan menyesuaikan kualifikasi setiap SKPD yang akan memimpin. Tidak salah jika dilakukan evaluasi terhadap pejabat yang berkinerja rendah.
”Tentu kita berharap Pak Gubernur tetap memperhatikan kepala OPD yang memiliki prestasi, dedikasi serta kinerja yang bagus,” saran Irwandi Natsir.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulsel Rudi Pieter Goni (RPG) juga berpendapat sama. Menurut dia, mutasi pasti harus sesuai aturan. Sebab sifatnya promosi dan demosi.
“Tentu ASN ada yang berprestasi. Ada pula yang butuh pembinaan. Selain itu, ada juga yang perlu mendapat sanksi. Semuanya sesuai aturan yang ada,” ujar RPG, kemarin.
Sekretaris DPD PDIP Sulsel ini yakin gubernur Sulsel akan menggeser pejabatnya sesuai dengan aturan.
Insentif Dipotong
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman (ASS) memberi kesempatan kepada seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk menyampaikan langsung uneg-uneg yang dirasakan selama ini secara langsung. Termasuk jika ada hal yang terkait dengan hak yang tidak ditunaikan oleh instansi lingkup Pemprov Sulsel.
Andi Sudirman pun meminta para ASN untuk memasukkan saran dan keluhan pada kotak yang disiapkan masing-masing OPD. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Gubernur, Senin (17/9).
“Saya tidak mau lagi mendengar ada laporan dari bawah yang dipotong gajinya, insentifnya, atau perjalanan dinas tanpa ada alasan yang jelas. Saya banyak mendengar UPTD-UPTD insentifnya dipotong juga. Jangan main-main. Tolong jadi perhatian ini. Silahkan tulis pada secarik kertas tentang apa hak yang selama ini tidak diberikan kepada anda. Saya akan perjuangkan,” tegas Wagub yang disambut tepukan meriah ASN.
Jika di kemudian hari terdapat laporan terkait hak yang tidak ditunaikan, maka hal tersebut akan menjadi penilaian wagub terhadap OPD bersangkutan.
“Ini juga akan menjadi review setiap enam bulan ke depan. Jika ada beberapa hal penting yang tidak signifikan tercapai, maka ini akan menjadi poin penilaian bagi instansi,” lanjut pria kelahiran Bone itu.
Dalam kesempatan ini, Andi Sudirman meminta dukungan kepada seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. (rhm-rif/rus)