Rupiah Melemah Spare Part Kapal Naik

MAKASSAR, BKM–Para pelaku usaha pelayaran nasional mengaku mulai merasakan dampak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini terus mengalami pelemahan, hingga sepekan lalu mencapai Rp15 ribu.
Kepala Cabang PT Dharma Lautan Utama (DLU) Makassar, Budiono,SE mengatakan, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berdampak pada beban biaya perusahaan.
Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika.
“Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor, seperti spare part dari Jepang,” kata dia, Kamis (20/9).
Tentunya, jelas Budiono, kondisi rupiah melemah otomatis memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan biaya transportasi pengiriman barang import.
Namun sebaliknya, bagi barang yang akan di ekspor justru terjadi sebaliknya.
Untuk itu, jelas Budiono, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan.
“Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan tiket kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan,” kata dia.
Lebih fatal lagi, tambah Budiono, pelemahan nilai rupiah juga berpangaruh pada pengiriman barang. Pemilik barang kadang menunda pengiriman, atau hanya mengirim satu kali saja. Padahal mereka kadangkala mengirim barang dua sampai tiga kali.
Belum lagi, pada persoalan adminsitrasi perizinan di customs yang terkesan lambat sementara kapal ingin cepat berlayar.”Ada beberapa barang yang kita kirim melalui kapal kita seperti hasil bumi, jeruk dan pala ke Jawa. Sedangkan dari Jawa, barang-barang proyek. Untuk solusi kita tidak punya, sebab Dharma Lautan Utama sejak 1999 telah memberikan jadwal tetap pengguna jasa, sepi atau ramai tetap harus beroperasi,” jelas Budiono.
Begitupun soal pemberlakuan tol laut yang lebih dulu dijalankan DLU tanpa subsidi. Besa Presiden Jokowi yang memberikan subsidi di tol laut untuk perusahaan milik negara. Padahal subsidi tidak berpengaruh banyak dari segi keuntungan, malahan keberadaan subsidi untuk kapal minik negara sangat memberatkan perusahaan pelayanan milik swasta yang tidak disubsidi, sehingga membayar gaji karyawan saja susah.” PT Dharma Lautan Utama (DLU) telah mengusulkan agar program pemerintah tol laut yang selama ini cenderung dioperasikan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melibatkan juga perusahaan pelayaran swasta.”Alangkah lebih bijaknya kalau kesempatan mengoperasikan tol laut juga diberikan kepada pihak pelayaran swasta yang punya pengalaman dan terbukti kualitasnya. Apalagi, PT DLU sebenarnya adalah perwujudan nyata dari tol laut, yang menjadi ujung tombak perekonomian secara kontinyu beroperasi meski tidak ada muatan,” ungkapnya.
Setidaknya, ujar Budiono, jika kesempatan operasional tol laut diberikan, bisa meringankan beban perusahaan pelayaran swasta di tengah situasi perekonomian yang belum pulih.
Ditanya soal penghargaan, Budiono mengaku, jika senin lalu, PT DLU kembali menerima penghargaan Pelayanan Prima dari Presiden RI, Joko Widodo.”Beberapa kali PT DLU mendapatkan penghargaan karena pelayanannya yang prima, ramah, santun dan fasilitasnya baik seperti semua ruangan ber AC,” tutupnya.(hamka)