BULUKUMBA , BKM – Konflik Agraria menyangkut sengketa lahan, telah menjadi persoalan berlarut-larut yang dihadapi negeri ini. Tak jarang konflik tersebut menimbulkan korban kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani, seperti kejadian pada masyarakat adat kajang dan adat Bulukumpa di Bulukumba Toa melawan PT Lonsum Tbk, yang mengusai lahan 5.784,46 Ha, dan masyarakat dengan Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) menguasai lahan yang tidak sedikit luasanya hingga mencapai 3.475 Ha. Hal ini pun pada akhirnya berujung pada konflik agraria yang berkepanjangan antara masyarakat yang kehilangan sumber penghidupannya serta berbagai kasus serupa di sejumlah wilayah di Indonesia.
Kasus pengolahan paksa oleh PT Lonsum Tbk yang baru-baru terjadi di tanggal 31 Agustus 2018 di desa Bonto Mangiring (Daerah bukit madu) terjadi di kawasan yang terdapat 33 titik mata air/sumber air yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Selain itu, terdapat juga pekuburun tua yang di dalamnya tidak luput dari target pengolohan untuk peremajaan karet milik PT Lonsum Tbk.
Alasan Lonsum adalah, bahwa kawasan tersebut merupakan konsesi milik perkebunan. Hal ini telah memberikan pemahaman bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah hingga nasional yang ada selama juga tidak miliki arti bagi perkebunan-perkebunan yang terus memaksakan diri untuk terus melakukan pengolahan paksa. Pengolahan secara paksa itu tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat yang ada pada sekitar perkebunan maupun masyarakat yang masuk bagian dari kawasan konservasi yang di tetapkan oleh pemerintah secara sepihak sebagai kawasan taman hutan raya.
Oleh karenanya, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulawesi Selatan menggelar seminar yang mengambil tema menapak jalan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Bulukumba. Ini memiliki tujuan agar semua kalangan di bulukumba memahami secara baik bagaimana karakter perusahaan selama ini terutama PT Lonsum Tbk sebagai perampas tanah rakyak yang kebal akan aturan. (amin)