MAKASSAR, BKM–Bupati dan wakil bupati terpilih memiliki beban tersendiri untuk melakukan balas budi kepada partai politik yang mengusungnya pada Pemilihan wali kota (Pilwali) dan Pemilihan bupati (Pilbup) Juni kemarin.
Paling tidak salah satu cara untuk balas budi dengan memberi ruang kepada calon anggota legislatif (Caleg) agar dapat meraih suara signifikan di pemilu legislatif (Pileg) 17 April 2019 mendatang. Hanya saja para kepala daerah dan wakil kepala daerah harus membagi perhatian pada sekian banyak caleg, termasuk bilamana keluarganya juga ikut menjadi caleg.
Tak hanya itu, ada kepala daerah yang diusung sebuah koalisi partai politik, namun akhirnya ikut bergabung dengan partai yang tidak mengusugnya pada kontestasi Pilwali atau Pilbup lalu. Akibatnya, rencana balas budi, dengan bahasa siap membesarkan aprtai pengusung bisa saja diabaikan atau tidak dilakukan.
Dosen politik dari UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad menilai tentu kepala daerah dan wakil kepala daerah akan kerepotan sebab sudah merasakan bagaimana kader partai pengusung berkerja maksimal untuk kemenangan dirinya bersama sang wakil. “Tentu saja kerepotan kalau ingin balas budi. Maka posisinya tidak boleh memihak atau tetap netral dalam pemerintahannya. Kecuali kader partai, bisa saja berkontribusi sebatas kader tapi tidak memanfaatkan birokrasi,”ujar Firdaus, Kamis (28/9).
Sementara itu, Dosen politik Unibos Dr Arief Wicaksono juga mengakjui akan sulitnya ada balas budi dari Pilwali dan Pilbup di Pileg. “Sudah pasti itu, sebab dalam politik ada konsep yang dikenal sebagai exchange, atau pertukaran. Idealnya pertukaran itu dimaksudkan sebagai konsensus yang terbangun antara pasangan kepala daerah dengan kekuatan koalisi politik yang mendorong atau mendukungnya ketika akan maju sebagai calon kepala daerah. “Tapi dalam realitasnya, bukan pertukaran dalam artian yang normatif seperti konsensus bersama yang saya sebut diatas, melainkan lebih ke penggantian biaya operasional dan biaya jasa parpol dan tim sukses. Inilah yang kemudian dianggap masyarakat sebagai embrio aktivitas korupsi yang merusak integritas kita sebagai bangsa,”ujar Arief Wicaksono.
Seperti diketahui, banyak kepala daerah yang setelah diusung di Pilwali atau Pilbup, akhinya bergabung dengan partai yang pernah menjadi lawannya. Terahir, tiga kepala daerah bergabung dengan Partai Nasdem yakni Bupat Luwu terpilih Basmin Mattayang, Bupati Bantaeng terpilih Ilhamsyah Azikin serta Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. (rif)
Kepala Daerah “Belum Balas Budi” Sudah Berpihak
