GOWA, BKM — Kabupaten Gowa adalah satu dari puluhan daerah di Sulsel yang laju pertumbuhan penduduknya cukup besar.
Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gowa, jumlah penduduk Gowa per tahun 2017 mencapai 752.896 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 399 jiwa per Km2. Dan TFR sebesar 2,22 yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita yang berstatus kawin atau menikah selama usia reproduksinya 14-49 tahun sebesar 2-3 orang anak.
Dengan kondisi pertumbuhan ini, diperlukan upaya-upaya pengendalian penduduk dari tingkat kabupaten untuk menyerasikan kebijakan pengendalian kependudukan serta diperlukan data akurat yang dikumpulkan oleh PPKB dan PKB bekerjasama dengan kepala desa di lapangan.
Hal tersebut dikatakan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa, Sofyan Daud dalam kegiatan Sosialisasi Diseminasi Hasil Kajian Dampak Kependudukan tahun 2018, di hotel D Green, Selasa (9/10/2018) siang.
Sofyan menjelaskan permasalahan kependudukan mencakup beberapa aspek yakni jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian ibu dan bayi, serta mobilitas penduduk yang terkait dengan sebaran penduduk, urbanisasi dan transmigrasi.
“Karena itu diperlukan upaya pengendalian penduduk salah satunya melalui program Kampung KB yang telah kita bentuk di 27 desa dimana pengelolaannya melibatkan semua unsur guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sofyan.
Sementara itu Sekretaris Kabupaten Gowa, Muchlis yang membuka sosialisasi itu menjelaskan salah satu yang perlu dikaji dalam hal ini adalah dampaknya. Dimana salah satu dampak dari masalah kependudukan adalah kasus silariang.
Muchlis mengatakan tingginya angka kematian ibu melahirkan penyebabnya karena kurang pahamnya masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi khususnya bagi kaum perempuan atau ibu.
Namun, kata sekkab, dalam kasus silariang dewasa ini, menjadi satu penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan yakni karena mereka (ibu hamil) yang sedang dalam kasus nikah silariang takut memeriksakan kandungannya di sarana kesehatan karena takut ditemukan pihak keluarganya.
Kecenderungan takut inilah yang memicu kandungan ibu hamil bermasalah dan berbuntut pada kematian bayinya. Karena itu kata Muchlis melalui program Kampung KB yang diterapkan di Gowa diharapkan mampu membuka mata dan menyadarkan para warga untuk mengubah mindset berpikir.
“Mengubah hidup dari semula adalah prasejahtera sekarang bisa mandiri dan mendongkrak ekonomi keluarga. Di Gowa sekarang ada 27 desa yang menggerakkan Kampung KB ini. Berbagai bantuan bisa diberikan seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau bantuan kecukupan pangan. Apalagi banyak program-program dari pusat maupun program lintas SKPD yang bisa disinergikan untuk kemajuan Kampung KB,” terang sekkab.
Untuk memudahkan kerja-kerja penyuluh KB di lapangan khususnya dalam memonitoring kegiatan masyarakat di Kampung KB maka perlu dilakukan pengakuratan data. Setiap Kampung KB harus memiliki data atau rumah data.
“Dengan adanya rumah data ini maka penyuluh maupun kepala desa atau ketua PKK bisa memonitoring dan memetakan. Misalnya berapa orang warga yang berstatus silariang. Inilah salah satu bagian yang harud dibimbing dan diberikan pengertian untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan kandungan. Dengan begitu kondisi Kampung KB ini akan meningkat SDM masyarakatnya,” jelas sekkab.
Disebutkan pertumbuhan penduduk terus berlangsung dan itu akan menimbulkan dampak luas khususnya pada pendidikan, pangan (ketersediaan pangan), kesehatan, keamanan dan lainnya.
“Jika laju pertumbuhan tidak baik maka dampaknya akan sangat besar. Analisis inilah yang bisa menjadi kajian bagi kita untuk merumuskan program pengendalian penduduk yang berkelanjutan,” ucap Muchlis lagi.
Sekkab pun meminta para aparat di bawah untuk meningkatkan perannya dalam persoalan pengendalian penduduk.
“Pak desa dan bu desa melalui peran PKK harus memiliki data soal wilayahnya. Tahu brapa jumlah warga perempuan yang berusia subur dan brapa yang tidak supaya ada pemetaan. Inilah pentingnya memiliki data di kampung-kampung KB. Jadi harus ada pelibatan seluruh unsur,” kata sekkab dihadapan sejumlah kepala desa, ketua TP PKK desa, para UPTD, PPKB dan PKB.
Sementara Sekretaris Perwakilan PPKB Sulsel Mastang mewakili kepala perwakila Rini Riatika mengatakan sosialisasi ini menbuktikan bahwa Bupati Gowa telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam peningkatan kependudukan di Gowa.
Isu pertambahan jumlah penduduk ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung bumi. Saat ini hampir 262 juta jumlah pendudukan Indonesia dan penduduk Indonesia cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Mastang mengatakan, Gowa yang pertama melakukan kajian dampak kependudukan ini di Sulsel. Karena itu diharapkan dapat dilakukan berkelanjutan. (saribulan)