MAKASSAR, BKM–Penuntasan sejumlah proyek jalan nasional dan jalan provinsi masih menjadi kendala saat ini. Bahkan harapan masyarakat Sulsel untuk menikmati jalan yang mulus serta lebar di beberapa titik masih sebatas angan dan harapan saja.
Bahkan ada dua proyek yang hampir 10 tahun dikerjakan belum juga tuntas bahkan molor penyelesaiannya dari target awal tahun 2019. Sebut saja, proyek jalan Bypass Mamminasata yang merupakan proyek dari era Gubernur Sulsel dan Wagub Sulsel sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang. Proyek ini mulai digagas tahun 2010 lalu dan terkendala lahan.
Begitupun proyek jalan lingkar tengah atau Midlle Ring Road yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan-Borong-Hertasning hingga ke Jalan Sultan Alauddin. Proyek ini masih era pemerintahan Wali Kota Makassar sebelumnya, Ilham Arief Sirajuddin. Namun hasilnya proyek itupun terkendala lahan.
Menyikapi kondisi itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah meminta bupati dan wali kota untuk ikut terlibat dalam pembangunan jalan nasional dan provinsi. Apalagi pemerintah daerah memiliki andil besar dalam pembebasan lahan.
Apalagi, kata Nurdin, laporan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar bahwa, dari semua proyek pembangunan jalan di Sulsel masih terkendala masalah lahan. Bahkan ada beberapa yang terhenti pengerjaannya karena masalah ini.
Mulai dari Bypass Mamminasata sepanjang 48,3 kilometer (Km), tahap pertama saja yang ditargetkan 13,75 km selesai di akhir 2019 hingga saat ini baru 3,9 km yang rampung. Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan Rp245,86 miliar.
Berikutnya ada Middle Ring Road (MRR) yang menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan Alauddin dengan total 7,08 Km. Tahap awal juga sudah terkendala lahan, padahal bulan Oktober ini sudah harus rampung 3,05 km.
Tak hanya proyek pembangunan jalan, BBPJN juga mengalami hambatan untuk pelebaran beberapa jalan provinsi. Mulai dari poros Maros-Bone, Sungguminasa-Takalar dan Parepare-perbatasan Sulawesi Barat.
“Kepala daerah, bupati dan wali kota kami minta untuk lebih peduli terhadap masalah pembebasan lahan, karena itu juga menjadi kendala kita selama ini,” kata Nurdin saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, akhir pekan lalu.
Mantan Bupati Bantaeng ini menyebutkan salah satu penilaian masyarakat terhadap pembangunan daerah adalah masalah jalan. Padahal menurutnya, beberapa jalan yang rusak di daerah justru merupakan jalan nasional atau provinsi.
“Bayangkan kalau kita masuk jalan rusak, kita berpikir sudah masuk kabupaten A, itukan image yang kurang bagus, padahal itu tanggung jawab balai. Demikian juga dengan jalan provinsi, sekarang sementara kita inventarisir dan kita harus tentukan target berapa lama itu harus tuntas,” sebutnya.
Gubernur juga meminta BBPJN melakukan koordinasi dengan Pemda, PLN, PDAM dan Telkom. Sebab beberapa kerusakan jalan yang terjadi akibat adanya bekas galian.
Kepala BBPJN XIII Makassar, Miftachul Munir mengeluh ke Gubernur Sulsel terkait dukungan pembebasan lahan dari pemda. Beberapa proyek multiyears yang harusnya selesai 2019 terpaksa molor.
“Bypass Mamminasata misalnya kalau progresnya seperti sekarang butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan. Makanya kita dorong untuk invetsasi tol ke Pak Gubernur,” sebutnya.
Terkait MRR, Munir juga mengakui kemungkinan hanya akan selesai sampai Jalan Leimena. Untuk kelanjutan ke Jalan Batua Raya hingga Jalan Sultan Alauddin, dirinya meminta jaminan Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk pembebasan lahan.
“Yang tahap awal saja masih ada satu lahan yang bersoal. Sisanya masih ada spot yang kita ingin pastikan dokumen lahan yang harus valid, sebab kita tak ingin bersoal nanti karena salah bayar,” pungkasnya. (rhm)