Realisasi APBN di Sulsel Hanya 55,68 Persen

MAKASSAR, BKM– Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 di Sulsel hingga triwulan III baru terealisasi mencapai Rp12.175 miliar atau 55,68 persen.
Ini diakibatkan masih minimnya realisasi per jenis kewenangan, belanja dan kategori output. Seperti belanja barang baru mencapai 51 persen, belanja modal sebesar 42 persen, biaya operasional 39 persen, kesejahteraan 46 persen dan infrakstruktur pelayanan publik 72 persen.
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Firdamengatakan, kebijakan perekonomian makro dan mikro Sulsel sejauh ini bagus, terbukti dari turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi dari segi kebijakan fiskal Provinsi Sulsel sangat jauh turun dibanding beberapa provinsi lainnya.
“Kalau kita lihat dari kebijakan fiskal dari pemerintah daerah dan nasional, sangat jatuh sekali hanya sebesar 4,5 persen rasio kita. Kalau makro mikro kita bagus, ini juga pertanyaan sekaligus pekerjaan besar Provinsi Sulsel untuk berbenah,” ungkapnya saat di Hotel Four Points Makassar, Selasa (16/10).
Apalagi, di tahun 2019 Provinsi Sulsel mengusulkan kenaikan anggaran di APBN sebesar Rp2.201 triliun, namun itu belum dipastikan menginggat belanja fiskal Sulsel sangat rendah. Belum lagi penerimaan DAK fisik Sulsel 2018 sebesar Rp4.046 triliun dan baru terealisasi sebesar Rp 2.396 triliun.
“Tahun 2019, kita mau mencari dana besar untuk pembangunan, jangan sampai rencana besar ini hanya akan menjadi pencatatan saja. Kita mau naik Rp2.201 triliun APBN tapi kebijakan fiskal kita tidak sampai seperti itu. Bisa saja program pemerintah tidak jalan, ini yang harus kita sadarkan kewajiban masyarakat untuk sadar bayar pajak juga harus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia juga merasa miris dengan realisasi belanja Sulsel di Triwulan III yang baru mencapai 55, 68 persen, dimana tersisa Rp9.695 miliar.”Sekarang baru 55 persen, ini ada apa?. Tapi ini bisa saja disebabkan anggaran ini tidak ada, itulah yang repot sekarang. Pembiayaan sudah diusulkan, tapi belum ada anggarannya. Kita juga bisa saja berpengaruh, apalagi kita kesulitan dalam keuangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Darmanto mengaku, jika perkembangan fiskal Sulsel sangat jauh menurun, ini diakibatkan beberapa hal diantaranya perkembangan realisasi DAK Fisik Sulsel 2018 beberapa kabupaten rendah serapannya seperti Kabupaten Takalar baru sebesar 28 persen, Kabupaten Toraja Utara sebesar 29 persen dan Provinsi Sulsel itu sendiri hanya 31 persen. Belum lagi, dana desa yang disalurkan di 2.255 desa di 21 kabupaten di Sulsel baru terealisasi sebesar Rp1 triliun atau 59 persen.
Hal itu terjadi di tiga kabupetan yaitu Bone yang baru terealisasi sebesar 59 persen, Wajo sebesar 59 persen dan Gowa. Tiga daerah ini direkomendasikan untuk dihentikan penyalurannya, ada pula yang tidak memenuhi penyaluran, dan ada status desa yang berubah,” tuturnya di sela kegiatan Seminar Perkembangan Ekonomi dan APBN 2018 untuk Pemerataan Pembangunan yang dilaksanakan Forum Ekonomi Kementerian Keuangan tahun 2018, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal.
Olehnya itu, ia mengimbau agar jajaran pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat segera membelanjakan dananya, sehingga dapat memberikan multiplier effect yang positif kepada masyarakat. Menurutnya, dengan kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian seperti saat ini, menjaga stabilitas perekonomian nasional menjadi hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah. (ita)