MAKASSAR, BKM — Proyek bedah rumah di Sulsel pada tahun 2017-2018 terindikasi terjadi penyimpangan. Penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel kini tengah mengusut proyek senilai Rp96 miliar itu.
Proyek ini dibawahi SNVT Penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai leading sector. Kuat dugaan adanya kongkalikong dalam pembelian bahan di salah satu toko bahan bangunan selaku penyedia serta pemasok barang untuk proyek tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Yudhiawan mengatakan, awal penyelidikan kasus tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat. Disebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait kemahalan harga satuan bahan bangunan.
Kemahalan harga itu terjadi pada bantuan stimulan swadaya perumahan 2017-2018, dan dugaan SPPD fiktif oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Untuk mengusut dan menyelidiki kasus itu, sudah ada enam orang dimintai keterangannya. Yakni PPK, tiga orang tenaga fasilitator lapangan dan dua orang tim ahli,” kata Yudhiawan, Selasa (17/10)
Yudhiawan menuturkan, untuk menindaklanjuti kasus itu, pihaknya berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang dianggap mengetahui proyek tersebut.
“Rencana kita akan periksa rekanan penyedia bahan bangunan, Tim Fasilitator Lapangan (TFL) dan koordinator fasilitator lapangannya, ” sebutnya.
Diketahui, tahun 2018 ini ada 6.400 unit rumah di 15 kabupaten/kota di Sulsel yang keciprat dana bantuan bedah rumah. Duit yang digelontorkan sebesar Rp96 miliar. (mat/rus)
Indikasi Menyimpang Proyek Senilai Rp96 M
