KEPULAUAN SELAYAR, BKM — Asisten Pemerintahan Pemkab Kepulauan Selayar Drs Suardi meminta agar ekstra hati-hati terhadap pengelolaan administrasi, yang dapat menimbulkan kerawanan kebocoran terhadap dokumen-dokumen berharga yang bisa jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya bisa saja ada pihak yang dengan sengaja mengacaukan situasi, baik masalah keamanan, keuangan dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam suatu daerah atau negara.
Drs Suardi saat membuka sosialisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yang dilaksanakan oleh Bagian Kominfo, Statistik dan Persandian (KISP) di Ruang Rapim Kantor Bupati Kepulauan Selayar baru-baru ini.
“Kita perlu mengambil langkah-langkah positif yang dapat secara langsung melibatkan fungsi persandian, guna meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya penggunaan tanda tangan dapat dipalsukan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab melalui scan tanda tangan atau dengan cara lain yang dapat mencopy tanda tangan sama persis dengan aslinya,” kata Drs. Suardi.
Melalui arus globalisasi dan kecanggihan teknologi tidak bisa dipungkiri segala sesuatu dapat dirubah, seperti pemalsuan tanda tangan dan dokumen lainnya.
“Oleh karenanya kita semua harus menyadari perlunya sistem pengamanan informasi atau administrasi dalam rangka menjaga kemantapan stabilitas nasional. Penguasaan Iptek mutlak diberlakukan tanpa mengabaikan segi pengamanan dan dampak negatif kemajuan itu,” jelasnya.
Sementara Kepala Bagian Kisp Hj Patta Tulen, selaku panitia pelaksana berharap melalui pelaksanaan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman khususnya penggunaan tandatangan elektronik. (rls)