Adnan Kejar Target Nol Kumuh

GOWA, BKM — Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan rumit bagi pemerintah kota/kabupaten. Karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota.
Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Hal itu dibeberkan Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Provinai Sulsel, Mustaba S, dalam kegiatan Forum Daerah Badan Keswadayaan Masyarakat (FD-BKM), di Danau Mawang, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Minggu (21/10).
Dalam kesempatan itu, Mustaba mengatakan, dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan, salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431hektare.
Untuk itu, kata Mustaba, seluruh program di Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat lebih difokuskan untuk mewujudkan pemukiman yang layak huni hingga tercapai 0 hektare kumuh tanpa menggusur.
”Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kotaku tersebut,” kata Mustaba.
Mustaba pun menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Gowa yang telah mengalokasikan dana replikasi yang bersumber dari APBD II setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2018 sebesar Rp3.913.000.000.
Kegiatan yang dikemas dalam Jambore One Day Infrastruktur Skala Lingkungan Program Kotaku ini, dihadiri Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Wakil Bupati, Abd Rauf Malaganni, Kapolres Gowa, AKBP Shinto Silitonga, Dandim 1409, Letkol Arh Nur Subekhi, Ketua Pengadilan Negeri Gowa, Ismail, Kajari Gowa, Susanto, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Gowa, para Kepala Satker PKP dan PPK Gowa, Camat Somba, Opu Indra Wahyudi Yusuf, dan undangan lainnya.
Sementara itu, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengajak masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dengan kerjasama empat pilar. Kegiatan pembangunan infrastruktur skala lingkungan yang dimotori Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada Program Kotaku dan kegiatan kolaborasi lainnya ditingkat kelurahan adalah dalam rangka pencapaian nol kumuh pada tahun 2019.
Sebagai keberlanjutan atas aset yang telah terbangun, maka dibutuhkan komunitas-komunitas sebagai pemelihara dari pemanfaat langsung atas kegiatan yang telah terbangun selama ini dengan menggunakan dana cukup besar.
Untuk tahun anggaran 2018, Kabupaten Gowa mendapat alokasi DIPA untuk BDI sebesar Rp11.550.000.000 yang tersebar pada 10 kelurahan dan jumlah dana yang telah terserap sebesar Rp11.500.000.000 dengan progress fisik sebesar 82 persen. Sementara empat kelurahan lainnya yang hingga kini belum tersedia DIPA-nya menunggu proses revisi DIPA.
Sementara untuk realisasi dana kolaborasi yang bersumber dari APBD I dan APBD II serta pihak swasta dan swadaya masyarakat selama tahun 2018 adalah sebesar Rp6.119.786.500. Dengan pencapaian tersebut, maka harapannya kerja-kerja kolaborasi dapat lebih ditingkatkan lagi kedepannya.
Untuk pengembangan kapasitas di tingkat masyarakat, BKM bersama aparat lurah dan KSM/KPP pada masing-masing kelurahan se-Kecamatan Somba Opu mendapat dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp140.000.000. Kabupaten Gowa berada pada posisi pertama dengan progres penyerapan dana sebesar Rp121.065.000 atau 86 persen.
Posisi Kabupaten Gowa ini berada di atas progres Provinsi Sulawesi Selatan yang baru mencapai 60 persen dari 14 kota/kabupaten lokasi intervensi Program Kotaku.
Terpisah, Koordinator Kota (Korkot) Gowa, Nurliah Ruma, mengatakan, kedepannya harus dipisahkan mana target BDI dan mana target kolaborasi dalam menuntaskan deliniasi kumuh di Kabupaten Gowa.
”Harapan kita bersama, Pokja PKP bisa memulai dengan membangun pilot project pada satu kelurahan yang dikeroyok bersama dengan menggandeng CSR-CSR yang bisa diakses,” kata Nurliah Ruma. (sar/mir)