Buka Akses Jalan Daerah Terisolir

MAKASSAR, BKM — Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) menekankan lima program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Sulsel 2018-2023. Yakni pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan hilirisasi komuditas, pembangunan infrastruktur yang menjangkai masyarakat terpencil, membangun enam rumah sakit regional dan ambulans siaga, birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani, serta destinasi wisata berkualitas internasional.
Untuk pembangunan infrastruktur, Nurdin menegaskan akan memulai membuka akses jalan di daerah terisolir dan terpencil. Seperti jalan masuk Kecamatan Seko hingga Rampi.
Bukan itu saja, pemprov dalam RPJMD itu juga menyusun pembukaan akses yang jauh lebih singkat Untuk ditempuh dari Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap ke Larompong, Kabupaten Luwu.
Jika melalui jalur yang ada saat ini, butuh jarak hingga 150 km dengan mengaspal masuk Anabanua, hingga Siwa, Kabupaten Wajo. Namun dengan membuka jalan baru akan diperpendek hingga 31 km.
“Kita menyelesaikan akses jalan, dan ada beberapa jalan-jalan yang akan kita kompas untuk memperpendek jalan, dari Larompong tembus Tanru Tedong, hanya 31 kilo,” kata Nurdin.
Untuk mendorong program berbiaya besar itu, pemerintah kata Nurdin harus melakukan efisiensi dalam meningkatkan belanja modal.
Selain terkait infrastruktur, Nurdin Bercita-cita membawa produk-produk unggulan Sulsel untuk bisa dibangkitkan kembali. Seperti jeruk Selayar, udang sitto (windu), dan ulat sutera murbei. Demikian juga dengan peningkatan produksi coklat dan kopi.
“Mari kita kembali membuat gerakan untuk mengembalikan kejayaan coklat Sulawesi-Selatan. Ini gerakan bukan proyek pengembangan coklat,” kata Nurdin Abdullah.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengaku mendukung program pemerintah tersebut. Apalagi langkah cepat dengan memggelar forum konsultasi RPJMD.
Namum katanya, Pemprov juga harus mengkaji dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait program strateginya. Sebab kemungkinan rancangan pembangunan infrastruktur yanyg dicanangkan provinsi merupakan kewenamgan pusat ataupun daerah.
“Hanya saja saya tegaskan ini perlu disampaikan, perlu penguatan dari pemerintah pusat karena kewenangan itu terbatas, ada hal-hal pemerintah provinsi tidak bisa mengelurkan anggaran sehingga perlu meminta pertimbangan pemerintah pusat,” kata politisi Partai Golkar. (rhm)