HINGGA sejauh ini sudah ada pejabat terkait telah diperiksa masing-masing 68 Kepala Desa, pihak Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) serta BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Pemkab Sidrap.
“Dalam waktu dekat jika sudah rampung kasus ini sudah akan ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Namum itu masih berproses hingga nantinya akan diekspos kembali untuk menentukan langkah berikutnya,”ujar Djasmaniar diamini Kasi Intelijen Hermawan, kemarin.
Sekedar diketahui, pihak Kejari Sidrap mulai menelusuri kasus penggunaan ADD 2017-2018. Penyidik mencium adanya aroma penyalahgunaan anggaran pada Desa yang dikelola 68 Desa yang tersebar di 11 kecamatan di Sidrap. (ady/D)
Kadis dan Kepala BPKD Diperiksa
