MAROS, BKM — Pemilihan kepala desa (Pilkades) pada Rabu hari ini (31/10), serentak akan dilaksanakan di Kabupaten Maros. Namun jelang Pilkades tersebut telah memunculkan sejumlah masalah.
Seperti halnya di Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, sejumlah warga mengeluh lantaran tidak mendapat undangan pencoblosan dari panitia Pilkades. Padahal, warga tersebut sudah memiliki hak pilih.
Sebelumnya, Bontomatene memanas lantaran adanya Cakades yang diduga menggunakan ijazah palsu. Namun tetap diloloskan untuk bertarung. Seorang warga, Nani mengatakan, sejumlah pemilih mengeluh lantaran panitia Pilkades tidak memberikannya kartu pemilih. Padahal, di rumahnya ada tujuh wajib pilih.
”Contohnya di rumah saya, ada tujuh orang wajib pilih. Tapi yang diberi undangan hanya dua orang. Saya sudah pernah datangi panitia, tapi tetap tidak diberikan kartu pemilih,” kata Nani.
Panitia Pilkades hanya meminta Nani membawa KTP dan kartu keluarga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat akan memilih. Panitia Pilkades hanya memberikan kartu pemilih kepada warga, berdasarkan data penduduk yang ada di kantor desa. Warga yang tidak terdata, dinilai bukan pemilik suara.
”Kata panitia, yang diberikan surat pangilan harus terdaftar di desa. Panggilan pemilih yang dikeluarkan sesuai data di desa. Bikin heran, kok saya tidak terdaftar sebagai warga,” katanya.
Padahal, saat pemilihan gubernur Sulsel beberapa waktu lalu, Nani terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia juga mencoblos calon gubernur yang diinginkannya. Bahkan, ada beberapa warga lain yang yang baru berdomisili di Bontomatene, mendapat undangan pencoblosan gubernur.
”Nah, yang lebih membingungkan, ada satu dusun yang berpenduduk sekitar 1.029 jiwa. Namun hanya sekitar 50 persen yang mendapat surat pangilan pencoblosan,” katanya.
Warga yang tidak mendapat panggilan memilih rata-rata merupakan penduduk asli Bontomatete. Dia curiga ada permainan antara pihak desa dan panitia yang telah dibentuk. Seperti lima tahun lalu, semua warga dibuatkan surat pencoblosan. Namun kartu tersebut tidak diedar maksimal.
”Lima tahun lalu, ada warga yang mendapat panggilan. Namun surat itu tidak sampai ke pemiliknya. Makanya, ada oknum yang menggunakan kartu pemilih itu untuk mencoblos calon tertentu,” katanya.
Sementara, Panitia Pilkades Bontomatene, Junarko, mengaku tidak mengetahui permasalahan pembagian kartu pemilih tersebut. Junarko tidak pernah dilibatkan jika ada rapat atau penetapan terkait pencoblosan Kades oleh Panitia Pilkades.
”Kalau ada masalah, saya tidak tahu. Saya juga tidak bisa berbuat apapun. Saya takut dengan pihak desa dan panitia lainnya,” katanya. (ari/mir/c)