HMI Dorong Dewan Lakukan Kontrol

MAMUJU, BKM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulbar menggelar aksi demo di kantor DPRD Sulbar dan kantor gubernur Sulbar, Rabu (31/10). Ketua HMI Sulbar, Supliadi tampil menyampaikan orasinya.
Dalam orasinya, Supliadi menyoroti sejumlah pekerjaan proyek tahun 2018. Dimana, proyek itu dimenangkan dan dikerjakan panitia tender. Sehingga pihak rekanan yang mengerjakannya diprediksi bakal bermasalah alias akan diputus kontrak.
Untuk itu, HMI menyatakan perlu ada peran DPRD Sulbar melakukan kontrol terhadap pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Termasuk kontrol terhadap kurangnya penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2018.
”Kami minta kepada anggota DPRD Sulbar untuk dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di Pemprov Sulbar,” kata ketua HMI Sulbar di hadapan anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar.
Pada kesempatan tersebut, Sukri Umar menyampaikan tentang adanya pemutusan kontrak terhadap pekerjaan fisik di Bore-borekang. Permintaan pemutusan kontrak itu disampaikan kepada pihak Pemprov setelah mendengar penjelasan dari kepala dinas pekerjaan umum (Kadis PU) Sulbar.
”Jadi Kadis PU memberikan keterangan kepada kami kalau kalau pihak rekanan tidak bisa menuntaskan pada pekerjaan jalan di Bore-borekang. Jadi kami meminta agar pekerjaan itu diputus kontrak saja,” ujar Sukri.
Sedangkan untuk penyerapan anggaran, kata Sukri, berdasarkan laporan keuangan dari Pemprov Sulbar baru sekitar 37 persen. Dan permasalahan besar terhadap penyerapan anggaran itu pada kegiatan fisik yang kurang jalan. Sehingga realisasinya juga kurang maksimal.
Sukri juga mengungkapkan tentang banyaknya kegiatan yang tidak diikuti pihak kontraktor dalam melakukan penawaran. Karena terbentur pada permasalahan perencanaan. Karena dalam menyusun perencanaan tidak sesuai dengan harga satuan yang dimasukkan.
”Untuk itu, kami akan melakukan kontrol. Karena ini ada indikasi perencanaan yang dilakukan abal-abal. Sehingga tidak bagus dalam prosesnya. Pihak rekanan tidak berani melakukan penawaran karena dianggap rugi kalau dikerjakan. Sehingga mereka tidak ikut melakukan penawaran pada sejumlah kegiatan proyek lelang,” papar Sukri. (ala/mir/c)